Berita

sutan adil hendra/net

Politik

Gerindra: Jokowi Jangan Macam-macam Soal Asap!

RABU, 14 OKTOBER 2015 | 11:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah menetapkan kabut asap menjadi bencana nasional. Pasalnya, kabut asap sudah merusak sendi-sendi kehidupan karena dibiarkan berlangsung selama tiga bulan.

"Ini Presiden Jokowi kemana saja? Jangan bunuh masyarakat saya (Jambi) berlahan-lahan," kata anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) kepada redaksi, Rabu (14/10).

Data yang ia peroleh, di Jambi sudah ada dua anak yang meninggal akibat kabut asap, yaitu Hanin (12 tahun) dan Nabila (15 bulan) serta sebanyak 50 ribu orang yang terinfeksi infeksi saluran pernapasan akut (ispa).


"Apakah pemerintah ini menunggu korban lain? Pemerintah ini edan. Presiden Jokowi jangan macam-macam, kalau mau bunuh masyarakat saya (Jambi), langkahi dulu mayat saya," tegas SAH.

Ia pun menuding Jokowi tidak mengerti soal keadilan. Menurutnya, kalau kabut asap ini terjadi di Jakarta atau di Jawa, pemerintah dengan semua kekuatan akan berusaha memadamkan api itu hingga padam.

SAH melanjutkan, dengan tidak menetapkan kabut asap akibat kebaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional menjadi alasan bencana itu lama bisa diselesaikan.

Menurutnya, kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya akan fokus. Karena dengan otomatis personil, peralatan dan anggaran akan tersedia, serta sistem koordinasinya akan rapi.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR Selasa (13/10) kemarin, SAH juga sempat lantang mengajukan interupsi meminta pimpinan dan semua anggota dewan agar mendesak pemerintah lebih serius untuk menangani bencana asap.

Sementara Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Abdullah Rasyid juga sempat mendesak para ketua umum parpol untuk mencopot anggota dewan yang berasal dari Jambi. Ini lantaran mereka hanya diam saat melihat penderitaan rakyat Jambi yang terkena musibah asap. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya