Partai Gerindra menilai Presiden Jokowi tidak serius menangani bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, Jokowi turun ke lokasi kebakaran hanya pencitraan.
"Ke Kalimantan, ke Sumsel dan ke Padang, Jokowi hanya lari-lari pencitraan. Buktinya, api belum padam, bahkan titik api tambah banyak,"‎ kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 13/10).
Bencana asap sudah berlangsung hampir tiga bulan, tapi pemerintah belum bisa mengatasinya.‎ SAH melihat pemerintah tidak fokus.
"Sebenarnya Jokowi tidak perlu hadir di lokasi. Tapi koordinasinya harus jalan," ungkap legislator dapil Jambi itu.
Menurut SAH, dengan tidak menetapkan bencana kabut asap menjadi bencana nasional menjadi alasan bencana itu lama bisa diselesaikan. Kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya akan fokus. Karena dengan otomatis personil,‎ peralatan dan anggaran akan tersedia, serta sistem koordinasinya akan rapi.
Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR hari ini (Selasa, 13/10), SAH sempat mengajukan interupsi meminta pimpinan dan semua anggota dewan agar mendesak pemerintah lebih serius untuk menangani bencana asap.‎ Menurutnya, bencana asap sudah merusak semua sendi-sendi kehidupan masyarakat.
[zul]
