Berita

zulhas/net

Politik

PAN Heran RUU Pengampunan Pajak Nasional Diusulkan DPR

SELASA, 13 OKTOBER 2015 | 16:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku heran RUU Pengampunan Pajak Nasional diusulkan oleh DPR, bukan pemerintah.

"Kok DPR bisa mengusulkan? Ini kan kebijakan pemerintah, pemerintah yang perlu, pemerintah dong yang mengusulkan," kata ketua MPR itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Soal sikap Fraksi PAN terhadap RUU itu, Zulkifli belum bisa memutuskan. Terpenting bagi PAN, pengusul RUU 'Pengampunan Pengempelang Pajak' itu harus oleh Pemerintah.


"Nanti kita lihat Pemerintah maunya seperti apa," tukas Zulkifli.

Diketahui, usulan pembahasan RUU Pengampunan 'Pajak' Nasional mencuat pada Rapat Internal Baleg, Selasa (6/10) lalu.

Sebanyak 33 anggota DPR dari empat fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB mengusulkan agar pembahasan RUU itu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 usulan DPR. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya