Berita

hnw/net

Kata HNW, Musibah Asap Sudah Layak Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

SELASA, 13 OKTOBER 2015 | 15:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sudah layak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Ini sudah layak dijadikan bencana nasional, karena memang dampaknya bukan hanya di beberapa kabupaten dan kota Sumatera, ini sudah sampai Kalimantan korban juga sudah berjatuhan," sebut wakil ketua dewan Syuro DPP PKS itu di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (13/10).

Penetapan kabut asap menjadi bencana nasional menurutnya akan berdampak positif. Pertama, pemerintah akan fokus dalam menyelesaikan persoalan kabut asap.


Kedua, dari sisi empati negara harus hadir, rakyat tahu bahwa mereka dipikirkan betul oleh negara.

Selanjutnya dari sisi anggaran, ungkap HNW, akan tersedia jika memang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional.

"Nomor tiga ini, sekarang dikeluhkan misalkan membuat hujan buatan garam sudah habis, kalau ditetapkan bencana nasional anggaran akan tersedia," tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya