Gerindra Motori Angket Asap

. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar DPR RI membentuk Panitia Angket soal bencana asap.

Anggota DPR RI dari Fraksi Geriâ€Žndra, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, pembentukan Panitia Angket lebih urgen daripada Panitia Angket Pelindo II dan rencana revisi UU KPK.

Menurut SAH, pemerintah <â€Ž/>lelet dalam menangani bencana asap. Pemerintah tidak serius menanggulangi bencana yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan ini.

"Pemerintah dimana? Pemerintah ini bukan kerja-kerja-kerja, tapi melas-malas-malas," kata Legislator asal Provinsi Jambi itu usai mengikuti Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selsa, 13/10).

Jelas SAH, kalau pemerintah serius dan mengetahui apa yang dialami masyarakat akibat bencana asap, mereka akan menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Tapi hal itu sampai sekarang tidak kunjung dilakukan.

Menurutnya, kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan asap akan bisa dikendalikan. Karena dengan otomatis personil,â€Ž peralatan dan anggaran akan tersedia, serta sistem koordinasinya akan rapi.

"Selama ini itu tidak pernah dilakukan. Sering dilakukan rapat, tapi enggak ada hasilnya. Dan lucunya TNI kita hanya diberi rantingan kayu untuk memadamkan api. Ini tidak bisa," paparnya.

Kembali kepada soal Panitia Angket Asap, lanjut SAH, Fraksi Gerindra akan memotorinya. Ia dan anggota Fraksi Gerindra di komisi-komisi akan mengajak anggota yang lain agar membentuk panitia angket tersebut.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR, SAH sempat mengajukan interupsi meminta pimpinan dan semua anggota dewan agar mendesak pemerintah lebih serius untuk menangani bencana asap. [ysa]

Berita

Gerindra Motori Angket Asap

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso