Gerindra Motori Angket Asap

. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar DPR RI membentuk Panitia Angket soal bencana asap.

Anggota DPR RI dari Fraksi Geriâ€Žndra, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, pembentukan Panitia Angket lebih urgen daripada Panitia Angket Pelindo II dan rencana revisi UU KPK.

Menurut SAH, pemerintah <â€Ž/>lelet dalam menangani bencana asap. Pemerintah tidak serius menanggulangi bencana yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan ini.

"Pemerintah dimana? Pemerintah ini bukan kerja-kerja-kerja, tapi melas-malas-malas," kata Legislator asal Provinsi Jambi itu usai mengikuti Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selsa, 13/10).

Jelas SAH, kalau pemerintah serius dan mengetahui apa yang dialami masyarakat akibat bencana asap, mereka akan menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Tapi hal itu sampai sekarang tidak kunjung dilakukan.

Menurutnya, kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan asap akan bisa dikendalikan. Karena dengan otomatis personil,â€Ž peralatan dan anggaran akan tersedia, serta sistem koordinasinya akan rapi.

"Selama ini itu tidak pernah dilakukan. Sering dilakukan rapat, tapi enggak ada hasilnya. Dan lucunya TNI kita hanya diberi rantingan kayu untuk memadamkan api. Ini tidak bisa," paparnya.

Kembali kepada soal Panitia Angket Asap, lanjut SAH, Fraksi Gerindra akan memotorinya. Ia dan anggota Fraksi Gerindra di komisi-komisi akan mengajak anggota yang lain agar membentuk panitia angket tersebut.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR, SAH sempat mengajukan interupsi meminta pimpinan dan semua anggota dewan agar mendesak pemerintah lebih serius untuk menangani bencana asap. [ysa]

Berita

Gerindra Motori Angket Asap

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Tunjuk Uang Sitaan

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota