Berita

fadzli zon/net

Fadli Zon: KPK Masih Dibutuhkan

SELASA, 13 OKTOBER 2015 | 11:49 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan revisi UU KPK masih sebatas usulan‎. Usulan itu adalah hak anggota DPR sesuai yang diatur oleh undang-undang.

"Tapi sebuah revisi UU bisa dilakukan kalau pihak pemerintah dan DPR bisa bersam-sama, kalau salah satu tidak setuju maka tidak akan terjadi," sebut Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 13/10).

Karena itu, lanjut Fadli, untuk ada kejelasan dan klarifikasi karena rencana revisi UU KPK pernah diajukan oleh pemerintah pada bulan Juni tahun 2015, maka pimpinan DPR ingin meminta kejelasan dari Presiden Jokowi bagaimana rencana revisi itu.


"Jadi jawabannya ada di tangan Presiden, apakah ini akan ada penyempurnaan atau revisi atau tidak, karena tidak bisa hanya DPR atau hanya Presiden," ungkap wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Disisi lain, Fadli menjelaskan‎ keberadaan KPK masih jelas sangat dibutuhkan dalam iklim seperti sekarang, apalagi institusi-institusi penegak hukum masih jauh dari maksimal bahkan ada yang terlalu politis.

"Saya kira kita sangat membutuhkan KPK‎. Dan saat ini kita dalam posisi mau melihat apa yang mau direvisi, kalau revisi dianggap menyempurnakan dan memperkuat OK, tapi kalau revisi ternyata hanya akan mengebiri tentu saja akan kita tolak," tukasnya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya