Berita

Sareh Wiyono/net

Politik

RUU Pengampunan Pajak‎ Masih Disempurnakan Pengusul

SELASA, 13 OKTOBER 2015 | 00:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak bisa menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh pengusul (Pemerintah, DPR dan DPD), termasuk RUU Pengampunan 'Pajak' Nasional yang diusulkan oleh empat fraksi di DPR.

Ketua Baleg Sareh Wiyono mengatakan, RUU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015.

"Belum masuk (prolegnas), kan masih disempurnakan pengusul," kata politikus Partai Gerindra itu di ruang Baleg, Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 12/10).


Jelas dia, meski banyak suara yang menolak 'RUU Pengampunan Pengemplang Pajak' itu, Baleg tetap akan menerimanya dengan syarat memenuhi ketentuan, seperti naskah akademik dan draf RUU.

"Kami tidak bisa menolak," ungkap dia.

Untuk diketahui, RUU Pengampunan 'Pajak' Nasional diusulkan oleh empat fraksi DPR yaitu PDIP 12 anggota, Fraksi Golkar 12 anggota, Fraksi PPP 7 anggota, dan Fraksi PKB 2 anggota.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya