Berita

ilustrasi/net

Hukum

Komisi Hukum Ingatkan Kejagung Tidak Gegabah

SENIN, 12 OKTOBER 2015 | 21:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

DPR RI mengingatkan Kejaksaan Agung agar tidak gegabah melakukan penggeledahan PT Victoria Securities Indonesia (VSI) dan menyita kembali sejumlah dokumen pasca kalah dalam Praperadilan di PN Jaksel.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, meski dalam ketentuan KUHAP hal tersebut tidak melarang, tapi penegak hukum harus tetap hati-hati.

"Kalau dilakukan tergesa-gesa bisa jadi itu juga menjadi bumerang di praperadilan lagi. Dan tentu akan membuat kejaksaan malu lagi," sebut Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).


Politikus PPP itu menjelaskan bahwa dalam KUHAP yang ada saat ini tidak mengatur mekanisme posisi aparat hukum yang gagal pasca putusan praperadilan, kembali melakukan penggeledahan dengan objek yang sama.

"Walaupun demikian, tentu yang merasa dirugikan boleh mengajukan praperadilan lagi," tutup dia.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah kantor PT VSI dan menyita barang di Lantai 8 Panin Tower, Senayan City, Jakarta Pusat tanpa ada penetapan dari Pengadilan. [sam]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya