Berita

TB Soenmandjaja/net

TB Soenmandjaja: Banyak Persoalan yang Lebih Penting Ketimbang Revisi UU KPK

MINGGU, 11 OKTOBER 2015 | 20:26 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, TB Soenmandjaja menilai revisi UU KPK belum menjadi prioritas karena masih banyak persoalan bangsa yang lebih penting.

"Kita menghadapi persoalan asap yang sudah berlangsung dua bulan lebih. Lalu, persoalan rupiah yang masih lemah," kata Soenmandjaja di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa dengan metode outbound di Lippo Karawaci Tangerang, Banten (Minggu, 11/10).

Soenmandjaja menambahkan kurs rupiah yang berada pada kisaran Rp 14.500 telah memberatkan importir. Apalagi banyak bahan kebutuhan masyarakat yang diimpor berimbas pada kenaikan harga yang memberatkan rakyat.


"Kami bukan menerima atau menolak, kami menilai revisi KPK belum menjadi prioritas karena masih banyak persoalan bangsa lainnya," kata Soenmandjaja.

Terkait dengan revisi UU KPK, Soenmanjaya memberi catatan bahwa KPK semestinya memilki blue print. "Dengan blue print itu bisa diketahui arah KPK dan sampai kapan lembaga ini ada," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengkritik KPK terutama dalam pengungkapan kasus dan penyadapan. Soemanjaya menilai pengumuman tersangka melalui konperensi pers yang dilakukan KPK menjurus pada penghakiman.

"Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK seolah-olah sudah tertuduh. Ini mengingkari asas praduga tak bersalah. Tersangka tersandera pengumuman KPK itu. Semestinya KPK bergerak silent (senyap)," ujarnya.

Begitu dengan kewenangan penyadapan. "Penyadapan yang dilakukan bisa mengganggu privasi seseorang," katanya. Penyadapan harus ada aturannya.

Meski demikian, Soenmandjaja mengakui kewenangan pada KPK saat ini memang sesuai dengan UU KPK. "Maka kalau ingin mengubah KPK maka harus dikembalikan kepada para pembuatnya, DPR dan pemerintah," katanya.

Yang menjadi masalah, lanjut Soenmandjaja, revisi UU KPK seolah-olah untuk melemahkan KPK. "KPK harus diperkuat dan dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu untuk menurunkan indeks korupsi di Indonesia," ujarnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya