Jokowi Didorong Selesaikan Polemik Reklamasi Pantai Utara Jakarta

. Presiden Jokwi dinilai memahami urgensinya reklamasi pantai utara Jakarta. Ide reklamasi ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibukota yang kekurangan wilayah daratan, sementara populasi penduduk terus meningkat. Untuk itulah reklamasi ini perlu dilakukan dengan harapan wilayah daratan Jakarta akan menjadi luas melalui rekayasa ruang tersebut.

"Reklamasi adalah salah satu solusi dalam mengatasi masalah kurangnya lahan yang kita miliki. Disamping itu, jumlah penduduk yang terus bertambah pun sudah menjadi masalah yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah kita perlu melakukan reklamasi dengan harapan melalui reklamasi ini luas daratan di Jakarta akan bertambah untuk menampung pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat," kata praktisi tanggul laut dan pengendalian banjir, Sawarendro di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurutnya, wacana moratorium atau pembekuan izin reklamasi pantai utara Jakarta yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, dinilai kurang tepat. Pasalnya bukan kapasitas Menteri Susi untuk melakukan pembekuan izin reklamasi.

"Wilayah yang akan direklamasi masuk dalam teritorial DKI Jakarta dan kebijakannya ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Sawarendro.

Sawarendro menghawatirkan reaksi Menteri Susi dalam menyikapi reklamasi bisa membuat semakin panas pertentangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, jika Susi dibenturkan dengan Ahok, sepertinya kurang cukup baik.

"Mereka berdua sama-sama memiliki temperamen yang cukup tinggi, sama-sama keras, dan sedikit unik jika dibandingkan dengan para pejabat lainnya," ujar Sawarendro.

Menurutnya, akan lebih baik lagi bila Presiden Jokowi juga ikut andil dalam menyelesaikan polemik terkait reklamasi ini. "Toh saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi juga sangat memahami urgensi pembangunan reklamasi untuk kepentingan pembangunan DKI Jakarta," ungkap Sawarendro.

Sawarendro juga menilai pengoptimalan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu tidaklah strategis untuk pengembangan pembangunan DKI Jakarta. Menurutnya, pengoptimalan itu tidak terlalu efektif untuk dijadikan tempat tinggal jika penghuninya bekerja di Jakarta.

Selain itu, tambah Swarendro, pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu juga tidak terlalu luas. Sementara jika dilakukan reklamasi 17 pulau, akan menghasilkan 5.000 ha tanah daratan yang baru.

"Pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu hanya cocok untuk dijadikan pengembangan tempat wisata," tukas dia. [rus]