Berita

Ini Kekhawatiran DPR Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 21:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL.‎ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha mengapresiasi paket kebijakan ekonomi I, II dan III yang telah diluncurkan pemerintah. Paket kebijakan itu bertujuan untuk menggairahkan dan meningkat perekonomian nasional.

Namun yang ia khawatirkan, kebijakan-kebijakan itu‎ belum dilengkapi dengan kesiapan di tingkat kementerian.

"‎Saya khawatir dalam paket stimulus ini belum dikelengkapi dengan peraturan-peraturan dengan perangkat di bawahnya, itu rawan," tekan Satya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 9/10).


Idealnya, kata Satya, peket stimulus dalam paket kebijakan itu dikeluarkan dengan sudah menyiapkan peraturan di bawah, agar apa yang diharapkan berjalan dengan baik.

"Biasanya idealnya orang mengeluarkan paket stimulus Peraturan Pemerintahannya sudah disiapkan semuanya," paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Satya, untuk menjalankan paket paket ekonomi singkronisasi antar kementerian juga harus sudah terjalin, namun hingga saat ini hal tersebut belum terlihat.

"Tapi ini kelihatannya belum ke sana, dikeluarkan paket habis itu baru diatur peraturan yang di bawahnya, itu justru yang membuat melambat implentasi pelaksanakannya," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, sebaik apapun konsep kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tersebut, kalau di lapangan tidak berjalan, maka sama saja hasilnya akan nihil.[zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya