Berita

Ini Alasan PDIP Usulkan Usia KPK Tinggal 12 Tahun Lagi

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 19:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

PDI Perjuangan punya alasan kenapa membatais usia Komisi Pemberantasan Korupsi selama 12 tahun, seperti disebutkan dalam Pasal 5 draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Seketaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto mengklaim pihaknya punya hitung-hitungan rasional.

Dia menjelaskan, KPK saat ini berusia 13 tahun karena dilahirkan pada 2002. Kalau ditambah 12 tahun, berarti KPK sudah berusia 25 tahun.


"Usia itu sama dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM). Mestinya sudah selesai. Itu juga sama dengan 5 kali repelita kalau jaman Pak Harto. Lima kali repelita itu artinya sudah take off, tinggal landas," ungkap Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 8/10).

Dalam 25 tahun tersebut, dia yakin Kepolisian dan Kejaksaan sudah mampu memberantas korupsi.

"Itu kan menunjukan kita sebgai anak bangsa itu harus diperkuat. Jadi KPK difungsikan untuk penguatan itu, pencegahan. Jadi pencegahan supaya tidak ada korupsi," tegasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya