Berita

agus hermanto/net

Politik

Agus Hermanto Bilang Perjalanan Revisi UU KPK Masih Panjang

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 11:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa perjalanan usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih panjang.

"Sekarang ini masih pada tahap sinkronisasi draf rancangan, jadi di antara DPR sendiri sedang dalam proses sehingga ini (revisi UU KPK) masih mempunyai perjalanan yang cukup panjang," kata politikus Partai Demokrat itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 8/10).

Awalnya, jelas Agus, revisi UU KPK pertama kali diusulkan oleh pemerintah dan masuk dalam prolegnas 2014-2019. Namun oleh sebagian fraksi di DPR, RUU KPK itu diusulkan agar masuk dalam prolegnas prioritas 2015.


"Sebagian teman-teman ingin RUU KPK menjadi usulan DPR untuk masuk prolegnas prioritas tahun ini," ungkapnya.

Papar dia, kalau RUU KPK itu nanti diterima, baru dimasukan ke dalam prolegnas setelah itu baru dibicarakan dengan pemerintah.

"Jadi ini masih pada tahap ide untuk merubah yang tadinya usulan pemerintah menjadi usulan DPR," tukas Agus.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya