Komisi III DPR dalam waktu dekat ini akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyusul hasil investigasi di lapangan yang menyatakan bahwa aparat Polsek Irisan, Lumajang, Jawa Timur, tidak mengindahkan permintaan perlindungan pada 10 September lalu, dari sejumlah warga Desa Selok Awar-awar.
"Dari hasil investigasi kami, salah satu rekomendasinya adalah memanggil Kapolri untuk menanyainya perihal pembiaran yang dilakukan oleh Polres setempat," tutur anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/10).
Menurut Akbar, setidaknya ada pembiaran dari dua instansi terkait kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap aktivis tani, Salim Kancil dan rekannya, Tosan yang beruntung dapat diselamatkan. Pertama, Pemerintah Daerah setempat atas penambangan tanpa izin PT IMMS atas lahan seluas 824 hektar.
Kedua, ada pembiaran oleh aparat kepolisian setempat terhadap segala bentuk penganiayaan dan intimidasi selama beberapa bulan sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala Desa Selok Awar-awar, Haryono dan 12 antek-anteknya terhadap warga setempat.
"Jika saja Polsek setempat responsif terhadap pengaduan masyarakat yang meminta perlindungan, tidak akan terjadi penganiayaan yang berujung tewasnya Salim Tosan pada 29 September 2015 itu," sesal Akbar.
Menurut Akbar, persoalan di Lumajang bukan semata tambang, tapi sudah menyangkut kemanusiaan. Karena itulah yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini adalah Kapolri.
Akbar mengaku menerima banyak SMS dan telepon dari berbagai daerah seperti dari Banten dan Bogor yang mengalami hal serupa. Dan, tugas Komisi III selanjutnya adalah menginventarisir seluruh area penambangan illegal yang mempunyai potensi konflik yang tinggi.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan anggota Komisi III lainnya dalam waktu terdekat bersafari berkeliling untuk mengecek validitas konflik pertambangan yang dialami masyarakat.
[wid]
