Berita

iwan sumule/net

Politik

Iwan Sumule: Paket Ekonomi II Jokowi Ibarat Paket Short Time Prostitusi

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 22:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Paket kebijakan ekonomi jilid II yang diluncurkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan bernasib sama seperti paket jilid I; sama-sama tidak akan direspon positif oleh pasar.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).

"Paket Ekonomi II yang mengusung pelayanan perizinan investasi hanya dalam waktu 3 jam, tampak seperti pelayanan paket short time dalam pelayanan paket prostitusi. Sama seperti paket pertama, tidak akan berdampak pada perbaikan dan pertumbuhan ekonomi rakyat," papar Sumule.


Pelayanan izin investasi selama 3 jam yang menjadi fokus paket jilid II, sebut Sumule yang juga Jurubicara Aktivis Pro Demokrasi, sangat tidak masuk akal.

Menurut dia, bagaimana mungkin investor akan mudah dan cepat memperoleh izin apalagi investasi atau usaha yang akan dilakukan melibatkan beberapa institusi. Belum lagi, persoalan regulasi yang berlaku hari ini masih tumpang tindih.

"Ini sama saja pemerintah sedang berpikir bagaimana menjalankan bisnis prostitusi yang bisa cepat prosesnya layaknya paket short time," imbuhnya.

Untuk itu Iwan Sumule meminta DPR tak berdiam diri. Paket kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus disikapi.

"DPR RI sudah selayaknya mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Jokowi melalui hak interpelasi," demikian saran Iwan Sumule.[dem]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya