Berita

ilustrasi/net

Politik

Lawan Pemerintah, STIE GICI Depok Sewa Yusril

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 21:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penutupan kampus oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Diktik) nampaknya masih akan terus jadi polemik.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GICI Depok, satu dari 243 Perguruan Tinggi yang dinonaktifkan, tak terima dengan keputusan tersebut.

Untuk menghadapi masalah yang dituduhkan, STIE GICI Depok sudah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk menghadapi Kemenristek Dikti.


"Besok, melalui kuasa hukum kami dari Ihza & Ihza Law Firm, akan melakukan klarifikasi dan bantahan kepada Dikti," kata Humas STIE GICI, M. Rifai Susanto, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (4/10).

Yayasan Nusa Jaya Depok selaku penyelenggara STIE GICI merasa keberatan kampusnya disebut abal-abal dan dinonaktifkan.

"Kami merasa pengumuman oleh pemerintah dilakukan secara sepihak, tanpa ada pemberitahuan, peringatan dan klarifikasi kepada kami," terangnya.

Pihak yayasan juga menganggap tuduhan Dikti seperti ramai diberitakan media, sangat merugikan kerja keras mereka sebagai pendidik yang menjalankan amanah konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UUD 1945. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya