Munculnya polemik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan kurang baik.
Bagaimana tidak, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengkaji ulang kemungkinan penurunan harga BBM sementara sehari sebelum perintah itu dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan tidak akan ada penurunan hingga akhir tahun 2015 nanti.
"Melihat pernyataan Presiden dan Menteri BUMN yang begitu dekatnya, tidak berlebihan bila dikatakan manajemen pemerintah dalam pengelolaan BBM sangat amburadul," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, dalam keterangannya (Minggu, 4/10).
Seperti diketahui, pada Rabu 30 September 2015 Menteri Sudirman Said mengumumkan bahwa harga BBM periode Oktober-Desember 2015 tetap sama seperti sebelumnya, alias tidak ada penurunan. Lebih lanjut, ia juga menetapkan periodisasi evaluasi harga BBM dilakukan tiap tiga bulan sekali.
Namun esoknya, tepatnya Kamis 1 Oktober 2015, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ESDM dan Pertamina untuk mengkaji kemungkinan adanya penurunan harga BBM. Presiden Jokowi berencana memasukkan penurunan BBM sebagai salah satu paket ekonomi Jilid III.
Menurut Sya'roni, beda pernyataan antara Presiden Jokowi dan Menteri Sudirman menimbulkan pertanyaan; apakah sebelumnya Menteri Sudirman tidak melapor ke Presiden? Ataukah, Presiden Jokowi sengaja ingin memanfaatkan momentum untuk meraih simpati rakyat?
"Kontradiksi ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Seakan tidak ada koordinasi antara presiden dengan menterinya. Kuat sekali kesan bahwa Menteri ESDM tidak melapor kepada Presiden. Dan Presiden seolah-olah baru tahu setelah adanya pengumuman sehari sebelumnya," papar Sya'roni.
Selain itu, kata Sya'roni, sikap presiden Jokowi juga patut dipertanyakan. Selama berbulan-bulan presiden telah membiarkan para menterinya mengumumkan harga BBM. Publik menduga pengumuman menteri sudah sepengatahuan presiden, dan selama itu juga presiden diam saja meskipun harga minyak dunia terus menurun. Presiden tak bergeming meskipun keberatan rakyat terus meluas.
Untuk menghentikan polemik yang berkembang, Sya'roni menyarankan hendaknya pengelolaan BBM dikembalikan kepada konstitusi. Yakni dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menguntungkan korporasi atau untuk pencitraan.
"Kedepan, presiden dan para menterinya harus memperkuat koordinasi agar tidak menimbulkan kegaduhan," saran Sya'roni lagi.
[dem]
