Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Turun Tangan Selesaikan Kasus Pembunuhan Sadis di Lumajang

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 13:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tindakan menghilangkan nyawa secara sadis dan terang-terangan yang dilakukan sekelompok orang di Lumajang terhadap seorang petani di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tidak hanya perbuatan kriminal tetapi juga telah menginjak-nginjak hukum dan konstitusi negara.

"Bayangkan di negara yang hukum katanya jadi panglima ini, ada sekelompok orang dengan mudahnya menyiksa dan menghabisi nyawa orang lain, terang-terangan, di muka umum bahkan di depan Balai Desa yang merupakan simbol negara di desa. Apa namanya kalau bukan menginjak-nginjak hukum dan konstitusi negara," kata Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 29/9).

Menurut Fahira, kejadian di Lumajang harus jadi peringatan bagi negara bahwa hak mendapatkan keamanan yang merupakan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi belum sepenuhnya terpenuhi. Pelakunya harus dihukum seberat-seberatnya termasuk otak dibalik kejahatan kemanusian ini.


Fahira meminta, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Kejadian di Lumajang adalah kejahatan serius sehingga harus juga ditangani secara serius untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap wibawa pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

"Saya berharap Presiden instruksikan langsung Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Para pelaku pembunuhan ini secara tidak langsung sudah menantang negara karena melakukan tindakan kejahatan secara terang-terangan. Mereka seakan-akan menganggap tidak ada hukum negeri ini. Orang-orang seperti ini harus dihukum seberat-beratnya," demikian Fahira. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya