Negara Harus Jamin Insiden Lumajang Tidak Terulang Lagi

Komisi Nasional (Komnas) HAM RI mengutuk kekerasan dan pembunuhan terhadap 2 orang pejuang anti tambang Lumajang, saat memperjuangkan hak atas ruang hidupnya pada 26 September 2015.

Komisioner Komnas HAM RI, Manager Nasution mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini siapa pun pelakunya secara profesional dan independen.

"Kami juga mendesak pemerintah, khususnya Pemkab Lumajang dan Pemprov Jatim serta pihak keamanan, untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara terutama hak hidup, rasa aman, dan lingkungan. Khususnya di Desa Selo Awar-awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur dari aksi premanisme. Negara tidak boleh tunduk kepada aktor non negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (28/9).

Kata Manager, peristiwa ini telah ke sekian kali menimpa masyarakat sipil, khususnya aktivis kemanusiaan. Artinya, tindakan anarkis ini telah menjadi lonceng kematian bagi aktivis kemanusiaan.  

"Masih segar dalam ingatan kemanusiaan kita pembunuhan terhadap aktivis tani di Jambi, kekerasan terhadap aktivis anti korupsi di Madura dan lain lain. Negara harus menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang di masa mendatang (guarantees of non-recurrence)," sambungnya.

Manager juga berjanji bahwa pihaknya akan segera melakukan investigasi ke lokasi. Hasil investigasi akan disebarkan secara terbuka ke publik.

"Hasilnya akan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi akhir," tandasnya. [ian]