‎RMOL. Pemotongan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 5,6 triliun dalam pagu sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 tidak tepat dilakukan ditengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.‎
Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya‎ mengatakan, saat ini seharusnya pemerintah memberikan bantuan untuk pendidikan sehingga kehidupan rakyat tidak semakin sulit.
‎"Kenaikan biaya hidup akhir akhir ini tentu juga dirasakan oleh mahasiswa, orang murid dan para dosen. Semestinya Pemerintahan saat ini justru menambah dukungan kepada mereka, bukannya malah memotong program yang sudah baik berjalan sejak pemerintahan SBY," tegasnya dalam keterangan kepada redaksi, Senin (28/9).
‎Politisi Partai Demokrat ini tegaskan, penurunan anggaran di Kemenristekdikti menunjukan ketidakpahaman pemerintah terhadap prioritas program pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, ‎Demokrat mendesak agar Kemenristek Dikti koordinasi langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki pagu anggaran sebelum ditetapkan pada 2 minggu kedepan.
"Keberlangsungan program pro rakyat yang membantu nasib mahasiwa, dosen, dan kualitas pendidikan tinggi harus kita pertahankan bersama," katanya.
Apalagi, lanjut Teuku, masih banyak program penting lain yang diabaikan dan belum mendapat alokasi sama sekali alias nol, antara lain Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Kemudian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan program pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di PTN, politeknik dan Kopertis," tandasnya.‎ [sam]‎
