Berita

SENGKETA PILKADA MOROTAI

Akil Mochtar Tolak Bersaksi

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 20:41 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di persidangan terdakwa sengketa Pilkada Kepulauan Morotai, Rusli Sibua.

Walau begitu ditanya kesediaannya untuk menjadi saksi, terdakwa seumur hidup itu menolaknya.  Dia ogah memberikan keterangan terkait sengketa dalam pilkada yang berlangsung tahun 2011 lalu itu.

"Saya tidak bersedia menjadi saksi dalam perkara ini," kata Akil kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/9).


Akil menjelaskan, alasan dia menolak menjadi saksi lantaran perkaranya yang berkaitan dengan Rusli sudah berkekuatan hukum tetap. Akil juga bawa-bawa soal pemblokiran rekening keluarganya oleh KPK.

"(Rekening) istri saya. Yang kedua, ada dua rekening saya, gaji saya di DPR, dalam putusan perkara tidak dilakukan penjatuhan hukuman, dirampas untuk negara atau apapun. Itu juga tidak dibuka rekeningnya. Lalu ada rekening anak saya dua," keluh Akil.

Akil yang kini sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu juga menilai kesaksiannya dalam perkara ini sudah tidak relevan. Soalnya, dia sudah terbukti menerima suap dari Rusli Sibua.

"Dalam perkara saya sudah dijatuhi pidana dan salah satu diantaranya saya terbukti dalam perkara ini. Oleh karena itu, menurut saya tidak relevan lagi keterangan saya," tegasnya.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Supriyono sempat menghimbau Akil agar mau menjadi saksi. "(Saudara) wajib memberikan keterangan dan saudara memberikan keterangan yang benar, saudarakan mulia dan ada kewajiban untuk memberikan keterangan," kata Hakim Supriyono.

"Yang mulia bagi saya tidak ada artinya kemuliaan, itu kamuflase, saya tidak mau bersaksi kalau tidak memberikan seperti itu, mereka katanya mau selesaikan dalam dua minggu sudah ada dalam berita acara. Terserah apa yang akan terjadi pada saya, saya tetap menolak untuk memberikan saksi. Silakan dibaca saja Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya Pak," timpal Akil.

Majelis Hakim akhirnya menghentikan sementara persidangan untuk berunding mengenai penolakan Akil tersebut. Setelah sidang diskors selama kurang lebih 15 menit, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda pemeriksaan Akil sebagai saksi.

"Untuk sementara jadi saksi kita tangguhkan, sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Memang itu tidak ada hubungannya tapi kita menghargai, jadi kita tangguhkan dulu," ujar Hakim Supriyono. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya