Berita

Pemda Papua dan Mimika Protes Kunjungan Diam-diam Tiga Menteri ke Freeport

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 19:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kunjungan tiga menteri ke areal pertambangan PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melayangkan protes ke Presiden Jokowi karena kunjungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti itu. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu ‎harus kordinasi dengan pemda," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui sambungan telepon, Senin (21/9).

Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus marah dengan tingkah ‎Menteri Sofyan Jalil, Sudirman Said dan Saleh Husin yang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.


"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" ujar Eltinus.

‎Dia mengaku baru tahu ada kunjungan ketiga menteri pada hari Minggu (20/9) saat diminta untuk melakukan rapat dengan Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo rumah dinas Bupati Mimika di Karang Senang, pukul 10.00.

"Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," keluhnya.

‎Omaleng, seperti diberitakan Antara, ‎juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri tersebut. Kunjungan kerja berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar Freeport membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya