Berita

Pemda Papua dan Mimika Protes Kunjungan Diam-diam Tiga Menteri ke Freeport

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 19:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kunjungan tiga menteri ke areal pertambangan PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melayangkan protes ke Presiden Jokowi karena kunjungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti itu. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu ‎harus kordinasi dengan pemda," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui sambungan telepon, Senin (21/9).

Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus marah dengan tingkah ‎Menteri Sofyan Jalil, Sudirman Said dan Saleh Husin yang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.


"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" ujar Eltinus.

‎Dia mengaku baru tahu ada kunjungan ketiga menteri pada hari Minggu (20/9) saat diminta untuk melakukan rapat dengan Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo rumah dinas Bupati Mimika di Karang Senang, pukul 10.00.

"Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," keluhnya.

‎Omaleng, seperti diberitakan Antara, ‎juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri tersebut. Kunjungan kerja berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar Freeport membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya