Berita

sugiyanto/net

PILGUB DKI

Adhyaksa Dault Disarankan Berpikir Ulang

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 16:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Menpora Adhyaksa Dault disarankan untuk berpikir ulang terkait niatnya maju sebagai calon gubernur DKI dari jalur independen.

"Sekarang syarat minimal dukungan calon perseorangan lebih berat, hampir dua kali lipat dari pilgub periode lalu. Adyaksa harus berpikir ulang," ujar Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (21/9).

Memang pada pilgub DKI yang lalu ada dua calon independen yang berlaga, Hendardji Supandji dan Faisal Basri. Tapi, kata Sugiyanto mengingatkan, keduanya ketika itu terseok-seok dalam memenuhi syarat dukungan. Bahkan Hendardji dan Faisal hampir tidak bisa berlaga karena setelah diverifikasi KTP dukungan keduanya banyak yang tidak memenuhi syarat.


Dijelaskan Sugiyanto, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, calon independen yang akan maju harus memenuhi syarat dukungan minimal 7,5 persen. Kalau warga DKI saat ini ada 10 juta, maka Adhyaksa harus mengantongi 750 ribu KTP dukungan. Syarat ini lebih sulit dibanding pilgub lalu dimana calon perorangan minimal mendapat dukungan 3 persen atau sebanyak 407.340 KTP dukungan.

Selain itu, sebut Sugiyanto, Adhyaksa juga mesti berpikir ulang karena peluang menang calon independen di pilgub DKI lebih tipis dibandingkan calon usungan partai politik. Wilayah DKI yang tidak terlalu luas membuat jejaring struktural partai sangat solid. Kerja-kerja mesin partai yang menjangkau struktur terbawah membuat perolehan suara pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI yang lalu tidak terlalu menonjol.

"Apakah bisa membangun jaringan (pemenangan) hingga tingkat RT, saya kira Adhyaksa akan kesulitan," imbuh Sugiyanto.

Sugiyanto sependapat dengan analisa terbuka peluang calon independen mengalahkan calon yang diusung partai di pilkada DKI. Tetapi, menurut dia, syaratnya cukup berat dimana figur calon perseorangan yang berlaga harus benar-benar kuat dan mengakar di publik ibukota.

"Kalau calon (independen)-nya sangat beken dan fenomenal mungkin bisa.
Pertanyaannya, sebeken dan sefenomenal apakah Adhyasa? Inilah pertanyaannya. Kalau cuma mengandalkan nama beken, nama Faisal Basri dan pasangannya Biem Benyamin tidak diragukan lagi. Tapi toh keduanya terbukti tidak mampu mengungguli keoptimalan kerja-kerja mesin partai politik," papar Sugiyanto.  

Atas berbagai pertimbangan ini Sugiyanto menyarankan Adhyaksa maju dari partai politik. Kedekatan Adhyaksa dengan PKS dan Partai Demokrat bisa jadi solusi. Mulai dari sekarang Adhyaksa sebaiknya merapat ke dua partai itu.

"Syarat dukungan parpol minimal 20 kursi DPRD. Lebih baik dan saya kira akan cukup bagi Adhyaksa mendapat tiket pencalonan dari PKS dan Demokrat," tukas Sugiyanto.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya