Ginandjar Kartasasmita: Kebijakannnya Belum Kelihatan, Wajarlah Kalau Pasar Menunggu

Baru-baru ini Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UImeluncurkan buku "Reinventing Indone­sia" karya Ginandjar Kartasasmita yang ditulisnya ber­sama (co-author) Joseph Stern, Profesor Kennedy School of Government, Universitas Harvard. Buku ini mengkaji krisis ekonomi tahun 1998 yang telah memicu reformasi politik dan perubahan sistem pemerintahan.
 
Buku ini seperti pas diluncurkan di saat ekonomi Indonesia sedang di ambang krisis. Bahkan, banyak yang menyebut krisis sekarang tanda-tandanya sudah mirip sep­erti 1998, walaupun pemerintah dan sejumlah pengamat ekonomi membantahnya. Lalu, seperti apa isi buku ini? Apa pandangan Ginandjar soal kondisi ekonomi saat ini dan bagaimana bandin­gannya dengan krisis ekonomi 1998? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Ginandjar, yang pada saat krisis 1998 itu menjabat sebagai Menko Ekuin.

Dalam buku Reinventing Indonesia, Bapak membahas Krismon 1998 yang sangat dahsyat dan bagaimana pemer­intah mengatasinya. Sekarang banyak kalangan mengatakan kita sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan waktu itu. Bagaimana pandan­gan Bapak?
Memang ada gejala-gejala yang mirip. Seperti, krisis ekonomi Asia 1998 juga dimulai dari luar negeri dan menjalar ke Indonesia. Mata uang kita menurun drastis. Kita waktu itu diserang juga oleh El Nino. Tapi antara keduanya lebih banyak bedanya. Penyebab masalahnya berbeda. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1998 juga beda dengan di ta­hun 2015.

Memang ada gejala-gejala yang mirip. Seperti, krisis ekonomi Asia 1998 juga dimulai dari luar negeri dan menjalar ke Indonesia. Mata uang kita menurun drastis. Kita waktu itu diserang juga oleh El Nino. Tapi antara keduanya lebih banyak bedanya. Penyebab masalahnya berbeda. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1998 juga beda dengan di ta­hun 2015.

Kondisi politiknya juga beda. Krisis ekonomi memicu krisis politik karena tatanan politik pada waktu itu memang rapuh. Pak Harto berkuasa lebih dari 30 tahun, selama itu kebebasan hak azasi dan hak politik ter­sumbat.

Masyarakat menghendaki perubahan. Apa yang terjadi waktu itu adalah krisis ekonomi memicu krisis politik dan krisis politik menyebabkan krisis ekonomi makin dalam.

Mungkinkah krisis ekonomi sekarang mengakibatkan pula krisis politik seperti di tahun 1998?
Saya kira ekonomi kita seka­rang belum sampai pada taraf krisis. Memang sudah makin kritis dan kalau tidak tertangani dengan baik dapat saja menjadi krisis. Kalau misalnya rupiah terus menghunjam, mengaki­batkan runtuhnya dunia usaha, terjadinya banyak PHK, harga-harga melambung tinggi, dan yang terkena dampak paling keras adalah rakyat kecil di perkotaan dan di perdesaan, serta kelas menengah dan ber­penghasilan tetap.

Dapatkah mengakibatkan terjadi krisis politik?
Tatanan politik kita seka­rang sudah jauh lebih kuat dibanding1998. Presiden-nya baru saja terpilih melalui demokrasi. Institusi-institusi kenegaraan berfungsi relative baik, meskipun kalau ditelisik satu persatu ban­yak kelemahannya. Prosedur per­gantian pemerintahan juga diatur jelas dalam UUD. Kalaupun terjadi situasi krisis, misalnya karena rasa ketidak puasan yang meluas, rakyat kehilangan keper­cayaan pada institusi demokrasi, terjadinya kegaduhan-kegadu­han, saya kira apa yang terjadi di tahun 1998 tidak perlu terjadi, selama dapat selalu dijaga tidak jatuh korban. Lagipula, kecuali segelintir kaum ekstrimis siapa sih yang pingin kerusuhan politik terjadi?

Pemerintah sudah men­geluarkan paket kebijakan September-1, bagaikan pan­dangan Bapak soal ini?
Terus terang saya belum jelas. Sepengetahuan saya, sebatas dari koran, konten-nya baik-baik saja.

Tapi kenapa tidak ber­dampak pada perbaikan nilai rupiah atau saham?
Itulah, memang tidak ada trak­si-nya. Saya rasa konfidens pasar tidak tergugah. Kan yang keluar baru pernyataan kebijakan yang akan dikeluarkan. Dulu, baik pada masa Pak Harto maupun Pak Habibie, Paket-paket ke­bijakan itu diumumkan setelah semuanya siap. Artinya apakah PP, Keppres, Inpres, Kepmen, semua sudah siap dan sudah ditanda tangani waktu diumum­kan. Karena itulah dinamakan Paket. Sekarang yang kita den­gar kan baru niat, kebijakannya sendiri belum kelihatan. Ya, wajarlah kalau pasar menunggu. Menurut pengalaman saya bu­kan begitu cara memulihkan kepercayaan pasar.

Tapi kan yang mengumum­kannya Presiden sendiri. Mustinya kredibel, dong.
Itulah, yang berbeda lagi dengan kebiasaan di waktu lalu. Dulu, paket-paket kebijakan tidak pernah diumumkan oleh Presiden. Biasanya, setelah Sidang Kabinet diumumkannya. Dengan de­mikian dikesankan sepengetahuan Presiden. Tapi tanggung jawab selalu ada pada Menteri yang ber­sangkutan. Untuk itu ada Menteri, ada Kabinet. Kalau berhasil, yang berhasil adalah Presiden. Kalau tidak berhasil, yang gagal adalah Menterinya. Itu prinsip dalam manajemen publik.

Nada Bapak kok terkesan pesimis...
Wah, mana mungkin saya boleh pesimis. Saya kan pendukung Jokowi-JKdalam Pilpres lalu. Saya ikut kampanye memenang­kan Jokowi-JK. Tentu saya ingin Pemerintah ini berakhir dengan baik, tercatat dalam sejarah seba­gai pemerintah yang sukses.

Jadi Bapak optimis?
Tapi, kesuksesan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus diupayakan. Hanya bisa terjadi kalau Presiden didukung oleh pembantu-pembantu yang bukan hanya kompeten tapi mampu bekerja sama dengan baik. Dulu kami selalu menyebut menteri-menteri ekonomi sebagai "tim ekonomi". ***