Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menghentikan kegaduhan yang bersumber dari pertentangan di Kabinet Kerja. Hal ini penting untuk menghapus kesan bahwa Presiden tidak sedang menerapkan manajemen konflik dalam mengelola pemerintahannya.
"Presiden harus segera menggunakan kekuasaan dan wewenangnya menegakan etika di lingkungan kabinet dan menghentikan kegaduhan. Jika tidak, publik akan percaya bahwa presiden menerapkan manajemen konflik dalam mengelola pemerintahan," ujar Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam pesan yang dipancarluaskanya sesaat lalu, Minggu (20/9).
Apa yang sedang terjadi di tubuh Kabinet Kerja akhir-akhir ini, sebut Bamsoet demikian ia disapa, sungguh sulit dipahami. Ada menteri mengritisi dan bersikukuh mengoreksi target yang ingin diwujudkan pemerintah. Ada menteri yang membangkang terhadap perintah menteri kordinatornya.
Lalu, ada seorang direktur badan usaha milik negara memerintahkan menteri menyampaikan pesannya kepada presiden, bahkan juga mengejek menteri lainnya.
"Harap digarisbawahi oleh Presiden bahwa kegaduhan justru bersumber dari Istana. Wajar jika kemudian publik curiga Istana tengah memainkan manajemen konflik karena kegaduhan itu dibiarkan berlarut-larut," imbuh Bambang.
Bahkan, katanya, kerapuhan Kabinet Kerja sudah menjadi pengetahuan umum. Bisa dibaca melalui portal berita, surat kabar maupun disaksikan melalui tayangan televisi. Tidak butuh orang pintar atau sosok ahli untuk menilai apa yang sedang terjadi di dalam Istana.
"Persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Keprihatinan banyak kalangan lebih tertuju pada soal soliditas kabinet yang sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Publik melihat bahwa kerusakan etika di lingkungan kabinet saat ini lumayan parah," demikian Bamsoet.
[dem]
