Berita

Pius Ginting/net

Walhi Tuntut Perusahaan Yang Danain Pemadapan Api Bukan Duit Rakyat

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 14:47 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta para pengusaha kawasan hutan untuk bertanggung jawab secara independen tanpa menggunakan anggaran negara dalam menanggulangi kebarakaran hutan.

"Kami masyarakat publik logis meminta tanggung jawab ke koorporasi (perusahaan). Penanggulangannya tidak menggunakan pendapatan negara, perusahaan wajib dituntut untuk menanggulangi ini sendiri," kata Direktur Kajian Walhi, Pius Ginting dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat bertema 'Republik Dibekap Asap' di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat (Minggu, 20/9).

Pasalnya, Pius menilai ketika perusahaan meraup keuntungan dari sumer daya alam yang ada di hutan, perusahaan lah yang mendapatkan untung untuk mereka sendiri.


Namun, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini. Pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan negara yang diperoleh dari mayarakat mengurusi kebakaran hutan.

Padahal, lanjut Pius, setiap perusahaan memiliki asuransi untuk menghadapi permasalahn tersebut.

"Semua perkebunan rata-rata semua diasuransikan, jadi perusahaan akan di-cover oleh asuransi. Kalau nggak mampu menanggulangi, lebih baik izin kerjanya dicabut aja biar tahun depan nggak terulang lagi," tukasnya. [rus]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya