Berita

Azhar Romli

MPR Minta Pemerintah Bantu Korban PHK

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2015 | 09:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Azhar Romli meminta Pemerintah harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu mengingat meningkatnya jumlah kemiskinan dan angka pengangguran akibat melemahnya ekonomi  Indonesia.

Ia juga meminta Pemerintah membantu para pengangguran akibat pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta para keluarga yang masuk kategori kelompok miskin.

"Kalau tidak, kelompok miskin dan korban PHK akan menjadi sumber persoalan baru," kata Azhar usai  menjadi narasumber pada acara Training of Trainers (TOT) Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah Kopertais III Yogyakarta di Yogyakarta, Sabtu (19/9).


Menurutnya, ada banyak uasaha yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan korban PHK. Antara lain mendamping mereka untuk melaksanakan wirausaha. Salah satunya dengan jalan pelatihan dan bantuan modal.

"Yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, jangan sekali-kali dibiarkan karena efeknya bisa berkepanjangan," kata Azhar menekankan.

Pada kesempatan itu Azhar juga menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ekonomi yang makin memburuk. Apalagi di tengah menguatnya dolar AS, ternyata tidak dibarengi keuntungan yang lebih besar bagi kalangan eksportir. Harga minyak sawit, batu bara hingga timah cenderung stagnan bahkan sedikit mengalami penurunan.

"Sangat memprihatin, karena sebagaian besar kebutuhan kita dipenuhi dengan mekanisme Impor," papar legislator dapil Bangka Belitung itu.

Ke depan, Azhar meminta Pemerintah untuk bekerja  lebih keras. Terutama dalam mengurangi ketergantungan produk dari luar negeri. Jika produk yang selama ini diimpor bisa dihasilkan sendiri, berarti akan ada lapangan kerja dan kesempatan kerja yang lebih besar masyarakat. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya