Berita

Jokowi Diharapkan Wujudkan Kedaulatan Pangan

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2015 | 18:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta untuk segera menciptakan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, diperlukan sinegitas antar kementerian terkait.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 18/9).

Sinergitas antar kementerian yang dibutuhkan, katanya, yakni antar Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Agraria.


‎"Kami terus mendorong kerjasama antar kementeria untuk mewujudkan kedaulatan pangan," katanya.

Selain itu, lanjut Fadholi, permasalahan produksi juga harus diperhatikan dengan baik seperti masalah irigasi. Hal ini diperlukan untuk mengatasi musim kemarau yang minim air.

"Begitu juga waktu musim hujan irigasi harus diperhatikan salurannya agar tidak tersumbat," kata politisi Partai Nasdem itu.
‎
Selain itu, kata anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) ini, yang perlu diparhatyikan terkait kebakaran lahan gambut yang juga mengganggu lahan-lahan pertanian.

"Jadi kita telah melakukan kordinasi bersama sama agar kebakaran lahan dan hutan bisa secepatnya teratasi," kata dia.

Fadholi mengapresiasi tindakan kepolisian yang telah menetapkan 133 tersangka pembakaran lahan dan hutan.

"‎Penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar yang terutama mereka sengaja membakar," tegas Kapoksi Komisi IV dari Fraksi Nasdem ini.

Tidak cukup sampai disitu, lanjut dia, perusahaan atau kelompok-kelompol yang secara sengaja melakukan pembakaran maka harus dicabut izinya.

"Pemerintah harus harus tegas. Semuanya yang melanggar harus ditindak karena hukum tidak boleh dibeda- bedakan‎," kata dia.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya