Berita

fuad amin imron/net

Hukum

Fuad Amin Curhat Merasa Malu Jadi Terdakwa

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2015 | 13:57 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan jual beli gas alam di Madura dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Fuad Amin Imron mengatakan, siapa pun yang maju mencalonkan diri jadi kepala daerah pasti membutuhkan modal yang sangat besar.

Sehingga, lanjut dia, mustahil apabila kepala daerah tidak pernah menerima hadiah atau janji setelah atau sebelum menduduki jabatannya.

"Tidak ada orang miskin yang maju Pilkada. Karena uangnya harus banyak. Untuk bayar ini, itu perlu banyak uang.  Dan mustahil ada kepala daerah yang tidak menerima hadiah atau janji. Semuanya pasti terima," sumbar Fuad Amin Imron saat ditanya jaksa soal pengeluarannya saat Pilkada yang diikutinya, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/9).


Sebelumnya, Fuad Amin Imron menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Madura sejak tahun 2003 hingga 2012.

Ia mengaku pada tahun pertama mengikuti Pilkada tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.

Hal tersebut diklaimnya karena menggunakan karisma keluarga yang terkenal sebagai tokoh Madura. Fuad merupakan cucu dari Mbah Kyai Kholil seorang ulama besar di Madura.

"Saat itu ada istilah, kalau di Madura tidak pilih saya bakal kualat," katanya.

Pengeluaran lebih banyak, imbuh Fuad, justru terjadi pada periode berikutnya, tahun 2008.

"Saat itu Pilkada langsung, meski saya didukung tokoh dan partai, di Bangkalan itu 18 kecamatan, ya kalau diundang tentunya ada uang buat beli minuman, tapi saya lupa waktu itu berapa buat Pilkada," tutur Fuad.

Pada kesempatan itu, Fuad yang terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam sempat menyatakan permintaan maaf kepada seluruh pendukungnya yang hadir di Pengadilan.

"Saya hidup tidak pernah punya hutang dan tidak pernah menipu orang. Itu prinsip saya. Saya keturunan orang baik-baik, kalau kemudian saya jadi terdakwa saat ini, malu saya. Tapi saya pasrah," ucap Fuad dengan nada miris.[wid]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya