Sekarang saat yang tepat untuk kocok ulang pimpinan DPR. Pasalnya, Setya Novanto cs telah gagal membawa parlemen menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif.
‎"Soal pertemuan dengan Donald Trump hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh politisi ‎PDIP. Kondisi negara sudah sangat genting, rupiah terus melorot tapi DPR sebagai wakil rakyat tetap membisu. Pimpinan DPR gagal membawa parlemen menjadi kekuatan penyeimbang," ujar Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanik), Sya'roni, kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 15/9).‎
H‎ampir semua kebijakan pemerintah, sebut Sya'roni, tidak pernah mendapatkan kritik yang tajam. Sementara itu D‎PR terus disibukkan dengan masalah internal seperti rencana pembangunan tujuh proyek DPR, pertemuan dengan Donald Trumph, penaikan tunjangan DPR dan PAW politisi PDIP yang menjadi menteri.
‎"Semua yang diributkan itu tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan rakyat," imbuh Sya'roni.‎
‎Menurut Sya'roni, banyak masalah kebangsaan yang semestinya mendapat respon dari DPR diabaikan begitu saja. Soal turunnya minyak dunia, misalnya, mestinya DPR mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Atau soal pelemahan rupiah, DPR sama-sekali tidak bersuara. Padahal kalau rupiah terus melemah, maka banyak rakyat yang akan menjadi sengsara.
‎"Lemahnya kepemimpinan DPR bisa jadi karena faktor latar belakang pribadi dan politik. Seperti Setya Novanto selama ini lebih berpengalaman sebagai bendahara, sehingga agak kurang lihai menjadi Ketua DPR. Atau Fadli Zon selama ini lebih dikenal sebagai pengamat, tiba-tiba menjadi Wakil Ketua DPR," papar Sya'roni.‎
‎Bukan hanya itu, lanjut Sya'roni, ketiga pimpinan DPR lainnya bekerja lebih karena faktor partai. Fahri Hamzah lebih sibuk mempertahankan partai dari opini negatif terkait terseretnya kader PKS dalam kubangan korupsi. Agus Hermanto merefleksikan sikap abu-abu Partai Demokrat.
S‎ementara Taufik Kurniawan mencerminkan PAN yang semenjak dipimpin Zulkifli Hasan menjadi bak 'gadis centil' yang ingin buru-buru dilamar, dan akhirnya PAN sudah resmi masuk gerbong pemerintah.
‎"Pimpinan DPR sekarang sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Kocok ulang harus segera dilakukan meskipun nantinya ada kemungkinan politisi KIH akan menguasai kursi pimpinan itu tidak masalah," imbuh Sya'roni.‎
S‎ya'roni berharap dengan pergantian pimpinan DPR maka gerbong oposisi semakin militan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini jauh lebih baik daripada menduduki kursi pimpinan tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk rakyat.
‎Dengan begitu juga, oposisi yang ada saat ini bisa meniru gaya militansi PDIP ketika menjadi oposisi selama 10 tahun lalu. Meskipun di parlemen minoritas, tetapi semangat juangnya terus membara. Hampir semua kebijakan pemerintah SBY disambut kritik. Pansus atau panja sering dibentuk sebagai wahana mempertajam kritik ke pemerintah.
‎"DPR adalah tempat pertarungan ide-ide kebangsaan. Oleh karena itu dinamisasi di parlemen harus terus dilakukan. Diam-diam saja seperti ini sama saja menyia-nyiakan gaji besar yang sudah disediakan oleh rakyat kepada para wakilnya di Senayan," tukas Sya'roni.
[dem]
