Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak khawatir soal adanya wacara pergantian pimpinan dewan yang digembar-gemborkan. Dia justru meminta kepada pihak-pihak yang mewacanakan kocok ulang kursi pimpinan parlemen agar melakukannya sesuai aturan.
"Kalau ada yang mau ganti pimpinan DPR ya sesuak prosedur aja. Itu niatnya saja kali mereka, tapi kalau di pimpinan (parpol) sendiri enggak ada niatan itu," kata wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Pertemuan rombongan Ketua DPR Setya Novanto dengan bakal Calon Presiden AS Donald Trump, saat ini tengah diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dengan dugaan melanggar kode etik dewan.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menyatakan, pihak-pihak yang melaporkannya haruslah kembali mempelajari Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebab menurutnya, fungsi DPR bukan hanya pengawasan, budgeting dan legislasi, tetapi juga diplomasi.
"Kalau bilang ada yang melanggar konstitusi, dia harus belajar lagi UU MD3. UU MD3 ada peran diplomasi hakekatnya kepentingan nasioanal," ujar Fadli.
Fadli menyayangkan pihak-pihak tersebut mengurusi hal-hal yang tidak terlalu penting, namun mengabaikan urusan negara salah satunya tidak menyoroti masalah pemerintahan.
"Ironis mereka bela rakyat tapi ada masalah nggak diteriakin. Selama ini nggak pernah kedengeran kritis pemerintah tapi tau-tau ngurusin Donal Trump. Move on lah, banyak masalah yang terjadi, jamaah haji wafat. Jangan manuver politik," ‎tukas Fadli.
Isu kocok ulang pimpinan DPR semakin mencuat pasca pertemuan Setya Novanto Cs dengan Donat Trump, terlebih dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan Jokowi-JK.
[sam]
