Sidang kasus suap dengan terdakwa Rusli Sibua kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/9).
Dalam persidangan, kuasa hukum Rusli saat sengketa pilkada Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi, Sahrin memberikan kesaksian bahwa bekas kliennya yang memutuskan memberikan uang suap sebesar Rp 3 miliar dari Rp 6 miliar yang diminta Akil.
Menurut dia, Akil menyampaikan permintaan uang di hadapan Rusli dan Muchlis di Hotel Borobudur saat persidangan sengketa berlangsung.
"Pada saat komunikasi itu (soal permintaan Akil Mochtar), memang susah menanggapi verbal. Ya intinya, kalau tidak salah ingat bahwa muncul angka Rp3 miliar (dari Rusli Sibua)," tutur Sahrin menjawab pertanyaan Jaksa KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9).
Sahrin yang merupakan mantan Anggota DPR RI periode 2004-2009 (baru menjadi Anggota DPR pada 2007 di Komisi III) itu, mengklaim bahwa dirinya sempat tak setuju dengan pemberian suap tersebut. Sebab, ada keyakinan bahwa pasangan Rusli-Weni R. Paraisu bakal menang mutlak.
Mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN ini mengungkapkan, setelah Rusli hanya menyanggupi memberikan uang Rp 3 miliar, Sahrin langsung menghubungi Akil yang merupakan teman di Komisi III saat menjadi legislator.
Menurut Sahrin, setelah memberikan informasi ke Akil, dirinya diminta mengantar langsung ke MK.
"Saya sampaikan langsung ke Akil Mochtar. Waktu itu minta dianter ke kantornya (MK), tapi saya tidak mau, akhirnya lewat rekening CV Ratu Samagat (milik istri Akil Mochtar)," tandas Sahrin.
[dem]
