Berita

Ignasius Jonan/net

Wawancara

WAWANCARA

Ignasius Jonan: Kenapa Harga Avtur Dijual Pertamina Lebih Mahal dari Harga Internasional

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 10:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mahalnya harga avtur yang dipatok Pertamina mem­buat beban operasional maskapai dalam negeri menjadi tinggi.

"Biaya avtur itu bisa 50 persen dari total biaya operasional air line," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di Jakarta, Sabtu (12/9).

Yang lebih mengherankan lagi, lanjut Jonan, kenapa harga avtur jauh di atas standar inter­nasional.


"Sekarang itu kalau menurut laporan Angkasa Pura II, kira-kira harganya lebih mahal 20 persen," ungkap Jonan.

"Kondisi ini yang membuat tarif tiket maskapai dalam negeri kurang kompetitif dan kalah saing dengan maskapai negara lain," tambahnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Mungkin selisih harga dari rata-rata internasional itu karena PPN?
Memang kan ada PPN, itu tak masalah. Tapi kalau di luar PPN harganya kurang lebih harus sama (dengan harga standar internasional).

Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi kondisi ini?
Kalau soal avtur Pertamina itu, kita sudah bahas di rapat terbatas dengan Bapak Presiden, dan Bapak Wakil Presiden Minggu lalu. Bahwa Pertamina sebagai pemasok avtur ke bandara-bandara di Indonesia diminta untuk menurunkan atau mem­buat harga avtur yang dijual ke maskapai penerbangan itu sesuai dengan harga internasional.

Kalau Pertamina bilang ng­gak bisa, bagaimana?
Kalau nggak bisa, ya lebih baik pasok avtur di bandara-ban­dara itu tidak hanya Pertamina, sehingga bisa pakai yang lain­nya.

Aturannya bolehkah pasok avtur ke bandara di Indonesia selain Pertamina?
Tidak ada aturan, pemasok avtur dari non Pertamina masuk ke bandara itu tidak dilarang.

Mungkin harga mahal ini dikarenakan Pertamina harus menanggung biaya distribusi ke seluruh Indonesia?
Saya kira tidak. Kalau Menteri Keuangan waktu di Ratas (Rapat Terbatas) sih itu karena tidak efisien saja kilangnya. Atau mungkin ada pertimbangan lain, saya nggak tahu ya.

Berarti harga avtur Pertamina sangat urgent diturunkan?
Kalau mau mendorong Pariwisata atau mobilitas masyarakat lebih tinggi, mau harga tiket pesawat lebih kompetitif, ya harga bahan bakarnya harus turun. Biaya avtur itu 50 persen dari total biaya operasional air line.

Bukankah tarif tiket tidak bisa dinaikturunkan semba­rangan?
Ya, setelah diundangkan, air line harus menyesuaikan itu.

Buat apa bikin aturan batasan tarif?
Memang ada yang ngomong gitu. Nggak usah pake batas atas dan bawah. Tapi itu nggak bisa, harus diatur. Nanti kompetisi harganya hancur-hancuran.

O ya, sekarang harga gas da­lam negeri mahal. Kabarnya ini cukup memberatkan indus­tri baja nasional. Apa ini akan berpengaruh pada industri galangan kapal?
Seperti KS (Krakatau Steel) itu kan menggunakan bahan bakar gas. Kalau ngobrol dengan KS, harga gas yang mereka dapat dari PGN itu memang lebih mahal dari pasok internasional. Ini kan berhubungan dengan upaya men­dorong industri perkapalan.

Kita himbau juga harganya se­suai dengan harga internasional. Nggak usah harga lokal, tapi harga internasional aja, sehingga bisa berkompetisi. Galangan ka­pal nasional itu dianjurkan pakai baja nasional, produksi nasional, harganya harus standar. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya