Berita

Fadli Zon/net

Wawancara

WAWANCARA

Fadli Zon: Kami Tak Hadiri Kampanye Donald Trump, Kami Tuntut Balik yang Laporkan ke MKD

SABTU, 12 SEPTEMBER 2015 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sejumlah anggota DPR mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahka­mah Kehormatan Dewan (MKD) karena menghadiri konferensipers Donald Trump sebagai capres Amerika Serikat.

Kedua pimpinan Dewan itu dianggap tidak etis meng­hadiri konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik itu. Keduanya dianggap sudah me­langgar Pasal 292 Tata Tertib tentang Kode Etik.

Pasal tersebut menyebutkan, setiap anggota DPR harus men­jaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Selain itu, Pasal 1 sampai 6 tentang Kode Etik juga meminta anggota DPR mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.


MKD akan mengambil sikap tegas bila pimpinan DPR itu melakukan pelanggaran etika. Bagaimana reaksi pimpinan DPR itu? Apa saja yang akan dilakukan mereka untuk melaku­kan pembelaan. Simak wawan­cara dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berikut ini;

Anda dianggap memberikan dukungan kepada Donald Trump?
Tak ada niat menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden AS, Donald Trump. Kehadiran kami di AS untuk menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Sedunia yang dilaksanakan di markas besar PBB. Dihadiri oleh perwakilan 148 negara. Acara itu berlang­sung dari 31 Agustus hingga 2 September 2015.

Bisa diceritakan kegiatan Anda di sana, dan bagaimana bisa bertemu dengan Donald Trump?
Ketua DPR sampaikan pendapat atas nama parlemen Indonesia, begitu juga dalam diskusi panel. Kami lakukan kegiatan bilateral dengan be­berapa negara seperti Jepang, Jerman, Kroasia, Finlandia, dan beberapa negara lain. Setelah acara, Setya Novanto dan saya bertemu dengan Trump untuk bersilaturahim.

Memang sebelumnya su­dah kenal dengan Donald Trump?

Ya, kami sudah mengenal mil­iuner tersebut sejak lama. Selain itu Trump juga melakukan ban­yak investasi di Indonesia.

Berapa lama pertemuan itu?
Pertemuan itu digelar di Trump Plaza sekitar 30 menit. Setelah itu kami diajak turun ke bawah, diajak untuk lihat konferensi pers, dan dilakukan di lobby kantornya. Bukan di hotel atau di lapangan.

Kemudian, ternyata sudah ramai dan sambil berdiri, Donald ceritakan apa isinya, kemudian Ketua DPR diper­kenalkan, itu saja.

Jadi kesimpulannya?
Pertemuan tersebut sudah dipelintir karena dianggap kam­panye. Hal itu jadi lucu karena jadwal kampanye di AS belum berlangsung hingga kini. Jadi sekarang itu seolah-olah diplin­tir, bahwa itu kampanye, bukan. Kampanye (calon) presiden AS belum berlangsung.

Untuk penentuan kandidat saja belum. Ini masih seorang individual, seorang pengusaha, bukan sebagai calon presiden.

Apa pertemuan itu masuk agenda saat kunjungan ke AS?
Pertemuan itu tidak masuk acara resmi. Jadi spontan saja.

Sejumlah anggota DPR me­nilai pertemuan itu pelang­garan serius, sehingga di­laporkan ke MKD, tanggapan Anda?
Saya kira anggota yang mau lakukan itu silakan saja. Namun perlu dicatat jika mereka me­laporkan atas dasar informasi yang salah atau tak utuh akan saya laporkan balik, sejumlah anggota DPR yang mengancam akan membawa persoalan ini ke MKD malah tidak peduli dengan kondisi bangsa saat ini. Apalagi tentang kehidupan rakyat yang makin sulit.

Pengaduan itu mengada-ada. Polemik ini nggak ada gunanya, kecuali ada orang memanfaatkan. Mau melapor­kan ke MKD seolah-olah kita hadir saat kampanye Donald Trump, saya kira ini orang yang gagal paham. Mau melakukan manuver-manuver yang nggak perlu dan akan berbalik ke mereka sendiri. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya