Berita

Fadli Zon/net

Wawancara

WAWANCARA

Fadli Zon: Kami Tak Hadiri Kampanye Donald Trump, Kami Tuntut Balik yang Laporkan ke MKD

SABTU, 12 SEPTEMBER 2015 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sejumlah anggota DPR mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahka­mah Kehormatan Dewan (MKD) karena menghadiri konferensipers Donald Trump sebagai capres Amerika Serikat.

Kedua pimpinan Dewan itu dianggap tidak etis meng­hadiri konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik itu. Keduanya dianggap sudah me­langgar Pasal 292 Tata Tertib tentang Kode Etik.

Pasal tersebut menyebutkan, setiap anggota DPR harus men­jaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Selain itu, Pasal 1 sampai 6 tentang Kode Etik juga meminta anggota DPR mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.


MKD akan mengambil sikap tegas bila pimpinan DPR itu melakukan pelanggaran etika. Bagaimana reaksi pimpinan DPR itu? Apa saja yang akan dilakukan mereka untuk melaku­kan pembelaan. Simak wawan­cara dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berikut ini;

Anda dianggap memberikan dukungan kepada Donald Trump?
Tak ada niat menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden AS, Donald Trump. Kehadiran kami di AS untuk menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Sedunia yang dilaksanakan di markas besar PBB. Dihadiri oleh perwakilan 148 negara. Acara itu berlang­sung dari 31 Agustus hingga 2 September 2015.

Bisa diceritakan kegiatan Anda di sana, dan bagaimana bisa bertemu dengan Donald Trump?
Ketua DPR sampaikan pendapat atas nama parlemen Indonesia, begitu juga dalam diskusi panel. Kami lakukan kegiatan bilateral dengan be­berapa negara seperti Jepang, Jerman, Kroasia, Finlandia, dan beberapa negara lain. Setelah acara, Setya Novanto dan saya bertemu dengan Trump untuk bersilaturahim.

Memang sebelumnya su­dah kenal dengan Donald Trump?

Ya, kami sudah mengenal mil­iuner tersebut sejak lama. Selain itu Trump juga melakukan ban­yak investasi di Indonesia.

Berapa lama pertemuan itu?
Pertemuan itu digelar di Trump Plaza sekitar 30 menit. Setelah itu kami diajak turun ke bawah, diajak untuk lihat konferensi pers, dan dilakukan di lobby kantornya. Bukan di hotel atau di lapangan.

Kemudian, ternyata sudah ramai dan sambil berdiri, Donald ceritakan apa isinya, kemudian Ketua DPR diper­kenalkan, itu saja.

Jadi kesimpulannya?
Pertemuan tersebut sudah dipelintir karena dianggap kam­panye. Hal itu jadi lucu karena jadwal kampanye di AS belum berlangsung hingga kini. Jadi sekarang itu seolah-olah diplin­tir, bahwa itu kampanye, bukan. Kampanye (calon) presiden AS belum berlangsung.

Untuk penentuan kandidat saja belum. Ini masih seorang individual, seorang pengusaha, bukan sebagai calon presiden.

Apa pertemuan itu masuk agenda saat kunjungan ke AS?
Pertemuan itu tidak masuk acara resmi. Jadi spontan saja.

Sejumlah anggota DPR me­nilai pertemuan itu pelang­garan serius, sehingga di­laporkan ke MKD, tanggapan Anda?
Saya kira anggota yang mau lakukan itu silakan saja. Namun perlu dicatat jika mereka me­laporkan atas dasar informasi yang salah atau tak utuh akan saya laporkan balik, sejumlah anggota DPR yang mengancam akan membawa persoalan ini ke MKD malah tidak peduli dengan kondisi bangsa saat ini. Apalagi tentang kehidupan rakyat yang makin sulit.

Pengaduan itu mengada-ada. Polemik ini nggak ada gunanya, kecuali ada orang memanfaatkan. Mau melapor­kan ke MKD seolah-olah kita hadir saat kampanye Donald Trump, saya kira ini orang yang gagal paham. Mau melakukan manuver-manuver yang nggak perlu dan akan berbalik ke mereka sendiri. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya