Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok diingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan senator asal Jakarta, Fahira Idris, dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (10/9).
Pernyataan terbaru Ahok yang memicu kegaduhan dan menuai kritik Fahira adalah intruksi Ahok terkait pelaksanaan Hari Idul Adha. Dalam instruksinya Ahok menyerukan pemotongan hewan kurban oleh warga harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
"Tidak perlu test the water-lah (memancing reaksi publik sebelum mengeluarkan kebijakan). Ritual kurban di lingkungan atau di luar RPH itu sudah beratus-ratus tahun dilaksanakan umat Islam Indonesia dan selama ini berlangsung baik dan aman-aman saja. Ada syiar agama dan dimensi sosial di situ," katanya.
Menurut Fahira, jika warga sepakat dan mampu menjaga kebersihan serta hewan yang hendak disembelih sudah diperiksa dan di bawah pengawasan petugas yang dibentuk oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, penyembelihan hewan kurban tak harus di RPH.
Apalagi, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul Adha 2015/1436 Hijriah, yang diteken Ahok sendiri tidak mengharuskan pemotongan qurban di RPH.
Fahira mengungkapkan, sesuai bagian (b) point (2) Ingub Nomor 168 Tahun 2015 yang ditujukan kepada Kepala DKPKP, disebutkan agar DKPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
"Dari klausul ini yang saya pahami, warga boleh melaksanakan kurban di luar RPH. Nanti petugas DKPKP ke lokasi-lokasi penyembelihan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Jadi yang buat gaduh itu sebenarnya pernyataan Gubernur di media yang menyatakan pemotongan mesti di RPH," papar Fahira, Wakil Ketua Komite III DPD yang salah lingkup tugasnya adalah bidang keagamaan.
[dem]
