Berita

KPK Resmi Tahan Dirjen P2KTrans

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2015 | 18:00 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans), Jamaludin Malik, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Jamaludin diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan anggaran di departemen yang dimpinnya.

Ketika keluar usai kalani pemeriksaan Jamaludin keluar dengan mengenakan seragam tahanan tersangka berwarna oranye. Ia mengungkapkan keikhlasan dirinya ditahan lembaga antirasuah. Selain itu, ia meyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.


"Kita ikuti proses di KPK lah. saya ikhlas, kita lalui. Mohon doanya teman-teman aja," kata Jamaludin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Mantan anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin Ketua Umum PKB itu, enggan bicara banyak.

Dia berkilah saat ditanya apakah ada pejabat lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terlibat. Menurutnya, pihak KPK yang mengetahui.

"Belum tau saya (pejabat lain yang terlibat, itu teman-teman KPK yang tau," tukasnya sambil bergegas menuju mobil tahanan.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti mengatakan penahanan Jamaludin dilakukan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta untuk 20 hari ke depan sejak hari ini. Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan perkara yang menjeratnya itu.

"Sore ini penahanan untuk tersangka JM (Jamaludin Malik) di Guntur," tuturnya.

KPK telah resmi menetapkan Jamaludin Malik sebagai tersangka sejak 12 Februari 2015. Jamaluddin diduga melakukan pemerasan terkait penggunaan anggaran di Ditjen P2KT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada 2013-2014.

Atas dugaan itu, Jamaludin disangka melanggar Pasal 12 huruf e, huruf f, Pasal 23 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [zul]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya