Berita

KPK Resmi Tahan Dirjen P2KTrans

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2015 | 18:00 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans), Jamaludin Malik, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Jamaludin diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan anggaran di departemen yang dimpinnya.

Ketika keluar usai kalani pemeriksaan Jamaludin keluar dengan mengenakan seragam tahanan tersangka berwarna oranye. Ia mengungkapkan keikhlasan dirinya ditahan lembaga antirasuah. Selain itu, ia meyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.


"Kita ikuti proses di KPK lah. saya ikhlas, kita lalui. Mohon doanya teman-teman aja," kata Jamaludin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Mantan anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin Ketua Umum PKB itu, enggan bicara banyak.

Dia berkilah saat ditanya apakah ada pejabat lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terlibat. Menurutnya, pihak KPK yang mengetahui.

"Belum tau saya (pejabat lain yang terlibat, itu teman-teman KPK yang tau," tukasnya sambil bergegas menuju mobil tahanan.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti mengatakan penahanan Jamaludin dilakukan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta untuk 20 hari ke depan sejak hari ini. Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan perkara yang menjeratnya itu.

"Sore ini penahanan untuk tersangka JM (Jamaludin Malik) di Guntur," tuturnya.

KPK telah resmi menetapkan Jamaludin Malik sebagai tersangka sejak 12 Februari 2015. Jamaluddin diduga melakukan pemerasan terkait penggunaan anggaran di Ditjen P2KT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada 2013-2014.

Atas dugaan itu, Jamaludin disangka melanggar Pasal 12 huruf e, huruf f, Pasal 23 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya