Biaya Bank di Pulsa Listrik Prabayar Membebani Orang Miskin

PT PLN (Persero) harus menjelaskan secara utuh tentang pulsa (token) listrik prabayar, antara lain terkait biaya administrasi bank sebesar Rp 1.500 hingga Rp 3.000 yang dikenakan pada pelanggan dalam satu kali transaksi pembelian.

"Atas dasar apa bank mengenakan tarif sebesar itu? Kalau tarif kwh saja diatur oleh negara, kenapa tarif administrasi bank itu tidak diatur oleh negara? Mengapa konsumen hanya di-fait-accomply untuk membayar sejumlah tarif administrasi bank padahal ini hanya kesepakatan antara pihak bank dan PLN?" ujar peneliti di Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR), Agus Priyanto, kepada redaksi sesaat lalu (Selasa, 8/9).

Harus diklarifikasi juga oleh PLN, menurut Agus, mengenai siapa yang menetapkan adanya tarif administrasi bank, kenapa tarifnya sebesar itu, dan siapa pula yang diuntungkan dari biaya administrasinya.

Klarifikasi utuh dari PLN, dikatakan Agus, sangat penting karena biaya tersebut memberatkan pelanggan listrik dari kalangan ekonomi bawah.

Agus mencntohkan, ketika pelanggan listrik adalah orang miskin yang hanya mampu membeli pulsa listrik secara eceran dan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan listriknya selama 1 bulan, maka mereka dikenakan biaya administrasi bank beberapa kali. Beda dengan orang kaya yang bisa membeli pulsa listrik langsung untuk kebutuhan satu bulan, sehingga mereka hanya perlu membayar sekali biaya administrasi bank.

"Orang miskin akan membeli pulsa listrik setiap minggu. Akhirnya, orang miskin dikenakan biaya administrasi bank empat kali dari orang kaya," tukas Agus.[dem]