11 Tahun Tidak Terungkap, Pemerintah Sudah Tak Semangat

11 tahun berlalu, kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir Said Thalib belum juga tuntas. Penegak hukum belum juga mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan tersebut.

Koordinator Komisi un­tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan, pembunuhan terhadap Munir bukanlah pembunuhan bia­sa. Namun, sudah terencana matang dan dilakukan orang berkeahlian khusus. "Maka penyelesaian kasus Munir bu­tuh kemauan dan keberanian dari pemerintah," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk membuktikan janji kampanye yakni menye­lesaikan kasus-kasus pelang­garan HAM. Haris meminta Presiden membentuk tim untuk melanjutkan hasil rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus Munir.

"Pengungkapan kasus pem­bunuhan Munir menjadi tong­gak penting pemerintahan Jokowi. Jika berhasil mengung­kap dalangnya, Jokowi berarti menunjukkan keseriusannya dalam membela orang-orang yang peduli dan kritis dalam perbaikan bangsa," ujarnya.

Kontras, lanjutnya, mengingatkan Jokowi agar tidak tersand­era kepentingan politik dalam pengungkapan kasus Munir. "Jokowi jangan sampai ter­sandera, dan jangan sampaiJokowi ewuh pakewuh terhadap penyelesaian kasus Munir," katanya.

Istri mendiang Munir, Suciwati, mengatakan Presiden Jokowi yang didukung penuh oleh rakyat Indonesia harus berani tanpa ragu-ragu menyelesaikan kasus Munir. "Omah Munir, Imparsial Kontras dan Walhi mendesak Presiden Jokowi un­tuk menuntaskan penyelesaian kasus pembunuhan Munir," katanya.

Menurut dia, TPF kasus Munir sendiri menyimpulkan pem­bunuhan munir tidak melibatkan satu-dua orang semata. TPF pun merekomendasikan pihak-pihak tertentu di lingkungan garuda dan lembaga intelijen negara yang diduga terlibat harus diperiksaintensif.

"Sayangnya, hingga kini be­berapa pelaku yang diduga terlibat masih menghirup udara bebas. Bahkan, pelaku lapangan­nya, Pollycarpus justru mendap­atkan pembebasan bersyarat dari pemerintah," katanya.

Suciwati mengakui pengung­kapan kasus Munir membutuhkan kemauan, kesungguhan, dan konsistensi politik Presiden Jokowi. Dia mendesak Presiden keluar dari hitungan kalkulasi politik dan sandera politik di dalam menyelesaikan kasus Munir.

"Penyelesaian kasus Munir harus diletakkan dalam kerangkapenegakan hukum HAM secara konsisten dan jangan diletakkan dalam ruang tarik menarik ke­pentingan politik," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan apalagi yang musti diusut pemerintah terkait kematian Munir. JK menekankan, pembunuh Munir yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto sudah ditangkap dan dibui. "Jangan lupa, yang itu sudah masuk penjara puluhan tahun, siPollycarpus," kata JK.

Wapres juga menolak desa­kan masyarakat sipil agar kasus Munir kembali dibuka dan di­lakukan investigasi. "Yang tentu­kan itu pengadilan, bukan LSM. Pengadilan putus begitu, gimana?Ini bukan negara LSM, tapi negara hukum. Negara hukum kan," tegas JK. ***