Berita

Zulkifli Hasan/net

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Saya Tidak Mengatakan Masuk KIH, Tapi Bergabung Dengan Pemerintah

MINGGU, 06 SEPTEMBER 2015 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memilih kata yang lebih tegas, yakni bergabung dengan pemerintahan. Sebelumnya cenderung memakai kata mendukung.

"Kalau sebelumnya mendu­kung, sekarang bergabung den­gan pemerintah untuk mensuk­seskan program-program pemer­intah," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir di Istana Negara Rabu (2/9).

Lalu apa bedanya? "Tentu dengan bergabung itu kami akan lebih banyak memberikan pikiran-pikiran, saran-saran, masukan, sebagai bagian dari anak negeri ini," jelas Zulkifli Hasan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (4/9). Berikut kutipan selengkapnya:


Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya KMP, tapi juga internal PAN sendiri. Apakah sikap ini diambil dari keputu­san bersama?
Ya, kita di PAN kan diskusi panjang.

Berapa lama?

Pembicaraannya tidak dilaku­kan dalam satu hari. Kita dis­kusikan panjang, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua MPP, dan pengurus-pengurus DPP. Ya, itulah kesimpulannya.

Apa yang mendasari kesim­pulan ini?
Selama ini di DPR kan su­dah cair, di pilkada juga sudah cair. Nah untuk kepentingan yang lebih besar yang dihadapi bangsa ini yaitu perlambatan ekonomi, tentu kalau ini terus (kubu-kubuan) kita khawatirkan terjadi krisis.

Jika keputusannya ber­gabung dalam Pemerintah, apakah PAN akan masuk KIH?
Saya tidak mengatakan masuk KIH. Karena KIH-KMP tidak tepat. Karena sudah cair se­muanya.

Bukankah selama ini PAN sudah menyatakan mendukung pemerintah. Pasti ada arti di balik kata bergabung ini?
Artinya kan keberpihakan kita kepada bangsa dan negara. Jangan dipersoalkan dari per­mainan kata-kata mendukung atau bergabung bedanya apa, ya substansinya nggak itu.

Jadi apa substansinya?
Substansinya itu ya demi persat­uan. Justru saatnya seperti ini kita kompak, bersatu untuk bersama-sama mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Kan tujuannya partai politik ini untuk NKRI, untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kehadirannya harus dirasakan. Kan tidak bijak kalau kita masih kelompok-kelompok.

Sebelum itu untuk kepent­ingan yang lebih besar, tentu PAN harus mengutamakan ke­pentingan bangsa, kepentingan NKRI.

Kepentingan yang lebih be­sar itu konkretnya seperti apa?

Paling tidak untuk memberi­kan kontribusi positif kepada pasar, kepada pelaku usaha, kepada rakyat bahwa pemerin­tahannya kuat. Dengan itu kami nyatakan bergabung.

Jadi, bergabungnya PAN tujuannya untuk menjadikan Pemerintah menjadi lebih kuat?
Tentu kalau pemerintah kuat, seberat apapun masalah yang dihadapi negara ini mudah-mudahan bisa bersama-sama mengatasi, dan ini bisa membuat sinyal kepada dunia luar.

Kita lihat Timur Tengah itu berantakan, kelihatannya mulai Malaysia, ini kita memberi sinyal kepada dunia luar bahwa Indonesia itu satu, kompak. Jangan coba-coba pecah belah Indonesia, kan begitulah kira-kira. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya