Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Organisasi, Yandri Susanto menjelaskan kepentingan partainya bergabung dengan pemerintah adalah untuk bersama-sama mengatasi masalah ekonomi dan bukan untuk mencari posisi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"PAN diberi amanah, tentu ini (gabung dengan pemerintah) bagian dari amanah PAN terhadap negeri ini," ungkap Yandri saat di temui di DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
Yandri menambahkan, meski PAN telah bergabung dengan pemerintah, tidak berarti mendukung secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan Jokowi-JK. PAN akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah jika tidak pro terhadap rakyat.
"Selama pro rakyat, kita akan tetap mendukung pemerintah, tapi jika tidak pro rakyat, PAN tetap menolak, tapi kita punya cara mengambil sikap, dan bukan juga harus tolak, ya kita proporsional lah mengritisinya," ujar Yandri.
Terkait apakah PAN akan menyodorkan kader terbaiknya di perombakan kabinet kerja gelombang kedua, Yandri mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden, namun masih kata Yandri, pada prinsipnya kader PAN memiliki kapasitas dan memempuni di segala bidang.
"Jatah menteri, itu hak presiden. Kalau tidak dikasih bagi PAN tetap merah putih (mendukung pemerintah), kalau pun diminta, tentu akan kita bahas di partai. Pada prinsipnya, kader PAN memumpuni diberbagai bidang," pungkas Yandri. [sam]
