Kabar pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso kian santer terdengar. Sang jenderal sendiri masih membantahnya. Pun Istana, belum memberi sinyal yang jelas.
Namun, banyak yang mengaitkan pencopotan jenderal yang akrab dipanggil Buwas itu ada kaitannya dengan kasus penggeledahan PT Pelindo II oleh Bareskrim. Jika benar, ada intervensi dari kekuatan besar di negeri ini yang membuat Buwas tergusur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
" Ini menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Sekjen Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, di Jakarta, Rabu (2/9).
Menurutnya, pencopotan Buwas begitu mengagetkan dan mendadak, di tengah upaya Bareskrim yang giat membongkar kasus-kasus berbau korupsi.
"Saat ini Bareskrim sedang giat-giatnya memberantaskan korupsi, yang mutakhir sedang menangani kasus dwelling time dan korupsi di pelabuhan," kata Sya'roni.
Dikatakannya, ide pencopotan makin mencurigakan karena kala Pelindo II digeledah banyak pejabat negara berkomentar keras terhadap aksi Buwas.
"Ketika menggeledah kantor RJ Lino, banyak pejabat yang berkomentar bernada mendukung Lino, seperti misalnya Rini Soemarno, Sofyan Djalil, dan Wapres Jusuf Kalla," kata dia.
Sya'roni pun melihat, respon para pejabat ini mengundang kecurigaan publik. Ia pun bertanya-tanya, adakah keterkaitan mereka dengan RJ Lino, yang tengah 'dibidik' Bareskrim.
Apalagi kemudian setelah Pelindo II digeledah, Menteri BUMN Rini Soemarno menelpon Kapolri Badrodin Haiti.
"Ini jelas bentuk intervensi. Terlebih, muncul isu, Rini pun akan jadi salah satu pihak yang akan diperiksa Bareskrim. Bila memang benar ada intervensi, sama saja pemerintah melindungi orang-orang yang diduga bersalah.
Masih menurutnya, jika ini yang terjadi, maka sangat disayangkan karena gebrakan Buwas sudah sesuai dengan tracknya. Minimal kalau memang hendak dicopot, berikan kesempatan kepada Buwas untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus dwelling time dan korupsi pelabuhan.
[dem]
