Berita

sya'roni/net

Pertahanan

Pencopotan Buwas Sabotase Bersih-bersih Pelabuhan

RABU, 02 SEPTEMBER 2015 | 20:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso kian santer terdengar. Sang jenderal sendiri masih membantahnya. Pun Istana, belum memberi sinyal yang jelas.

Namun, banyak yang mengaitkan pencopotan jenderal yang akrab dipanggil Buwas itu ada kaitannya dengan kasus penggeledahan PT Pelindo II oleh Bareskrim. Jika benar, ada intervensi dari kekuatan besar di negeri ini yang membuat Buwas tergusur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

" Ini menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Sekjen Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, di Jakarta, Rabu (2/9).


Menurutnya,  pencopotan Buwas begitu mengagetkan dan mendadak, di tengah upaya Bareskrim yang giat membongkar kasus-kasus berbau korupsi.

"Saat ini Bareskrim sedang giat-giatnya memberantaskan korupsi, yang mutakhir sedang menangani kasus dwelling time dan korupsi di pelabuhan," kata Sya'roni.

Dikatakannya, ide pencopotan makin mencurigakan karena kala Pelindo II digeledah banyak pejabat negara berkomentar keras terhadap aksi Buwas.

"Ketika menggeledah kantor RJ Lino, banyak pejabat yang berkomentar bernada mendukung Lino, seperti misalnya Rini Soemarno, Sofyan Djalil, dan Wapres Jusuf Kalla," kata dia.

Sya'roni pun melihat, respon para pejabat ini mengundang kecurigaan publik. Ia pun bertanya-tanya, adakah keterkaitan mereka  dengan RJ Lino, yang tengah 'dibidik' Bareskrim.

Apalagi kemudian setelah Pelindo II digeledah, Menteri BUMN Rini Soemarno menelpon Kapolri Badrodin Haiti.

"Ini jelas bentuk intervensi. Terlebih, muncul isu, Rini pun akan jadi salah satu pihak yang akan diperiksa Bareskrim. Bila memang benar ada intervensi, sama saja pemerintah melindungi orang-orang yang diduga bersalah.

Masih menurutnya, jika ini yang terjadi, maka sangat disayangkan karena gebrakan Buwas sudah sesuai dengan tracknya. Minimal kalau memang hendak dicopot, berikan kesempatan kepada Buwas untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus dwelling time dan korupsi pelabuhan.[dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya