Berita

ilustrasi/net

Hukum

Terbang Ditunda karena Asap, Senator Geram Pemerintah Tidak Tegas

RABU, 02 SEPTEMBER 2015 | 11:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Penerbangan Tim Komite IV DPD RI kembali ke Jakarta dari Palayangkara Kalimantan Tengah, Rabu (2/9), tertunda karena asap tebal.

Tim itu sudah tiga hari berada di Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan BPK Perwakilan RI Kalimantan Tengah, Pemprov Kalimantan Tengah dan jajaran.

"Harusnya bertolak kembali ke Jakarta pukul 08.20 WIB. Kabut asap tebal yang menyelimuti Kota Palangkaraya pagi ini membuat jadwal keberangkatan pesawat GA 551 yang seyogyanya terbang pukul 08.20 WIB hingga pukul 10.30 ini menuju Jakarta terpaksa ditunda karena pesawat dari Jakarta tidak bisa mendarat," ujar Anggota Komite IV, Dedi Iskandar Batubara, kepada redaksi, Rabu (2/9).


Pesawat yang terbang dari Jakarta itu terpaksa mendarat di Banjarmasin karena jarak pandang hanya 400 meter.

"Itu menurut keterangan pihak otoritas bandara. Diperkirakan pesawat akan tiba di Palangkaraya pikul 11.20 WIB," terangnya.

Menurut Dedi, bencana asap yang selalu berulang setiap tahun ini harusnya bisa diantisipasi.

"Ini lahan atau hutan terbakar atau dibakar? Kalau dibakar berarti ada pelakunya, apakah individu atau perusahaan, harusnya kepada pelaku ini diberikan sanksi dan hukuman,” serunya.

Seharusnya aparat hukum berani menindak perusahaan yang ingin membuka lahan tapi tak mau keluar modal sehingga memilih jalan dengan membakarnya. Pembakaran lahan harus segera dihentikan karena tidak hanya berakibat pada polusi asap, tapi juga menimbulkan penyakit, mengurangi kunjungan wisatawan dan produktivitas kerja.

"Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah diminta utuk berkoordinasi dan bersikap tegas terhadap pelaku pembakaran," demikian Senator dari Sumatera Utara ini. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya