Golkar: Sejarah Mencatat Pinjaman ke IMF Penuh Persyaratan yang Mendikte

Apa yang menjadi komitmen Pemerintah untuk tidak meminta pinjaman dalam pembiayaan pembangunan di RAPBN 2016 perlu didukung. Komitmen itu adalah upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka membangun kemandirian bangsa.

Begitu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Istana Negara, sore ini (Selasa, 1/9).

Menurutnya, kemandirian bangsa ini penting jangan sampai kemudian proses pembangunan saat ini justru menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang.

"Karena menerima beban pembayaran hutang," sebut dia kepada redaksi.

Lanjut Misbakhun, walaupun hutang yang dilakukan oleh Pemerintah tidak semua mempunyai pengertian buruk sepanjang digunakan untuk keperluan dan alokasi produktif.

Dia menambahkan, ‎dalam sejarah pinjaman IMF yang diberikan kepada Indonesia banyak pinjaman yang diberikan penuh dengan persyaratan yang mendikte Pemerintah, sehingga mengganggu kemandirian dan kedaulatan negara.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah RI tidak bakal meminta pinjaman uang kepada IMF. Pertemuan itu hanya membahas seputar kondisi ekonomi dunia yang sedang susah. [sam]