Berita

Andi Gani Nena Wea/net

Wawancara

WAWANCARA

Andi Gani Nena Wea: 67 Ribu Buruh Sudah di-PHK, Puncaknya Perusahaan Gulung Tikar

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sekitar 60 ribu buruh dari tiga konfederasi di Indonesia akan turun aksi Selasa ini (1/9) untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Kami turun aksi kali ini sebagai bentuk kepedulian dan kekritisan kami kepada Presiden untuk bersama-sama mencari solusi per­ekonomian saat ini," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dua konfederasi selain KSPSIyang turun kali ini yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (pimpinan Said Iqbal) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (pimpinan Mudhofir). "Saya sudah menda­patkan informasi besok kami diterima lima menteri untuk me­nyampaikan beberapa masukan dan tuntutan buruh di seluruh Indonesia," paparnya.


Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa harus lakukan demo besar-besaran, bukankan Anda dikenal sangat dekat dengan Jokowi?
Betul, saya sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Ini contoh demokrasi yang ditun­jukkan Presiden. Tidak mem­permasalahkan aksi kami ini sama sekali. Sebagai sahabat kita harus mau memberikan masukan karena kita sayang dengan Presiden.

Kenapa dengan demo, bu­kankah bisa dianggap men­dongkel?
Kami ingatkan pemerintahan ini dengan cara yang elegan. Pengerahan massa besar tapi berjalan tertib dan damai. Tidak perlu ada kekhawatiran isu meng­goyang pemerintah. Saya sahabat Presiden, tentu saya akan menjaga beliau menjalankan pemerintahan ini sampai 2019. Saya sahabat yang kritis juga realistis.

Apa ada demo di daerah?
60 ribu massa turun aksi di Jakarta, selebihnya bergerak di hampir 20 provinsi di Tahan Air.

Massa dari mana saja yang akan datang?
Massa akan berdatangan dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Medan, Makassar, Medan, Papua dan lainnya.

Di sekitar Sudirman-Thamrin kan sedang ada pembangu­nan proyek MRT, apa nggak buat macet?
Kami akan memindahkan posisi titik kumpul dari HI ke Sarinah. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban kemacetan dan kami pun terus melakukan diskusi bersama Kapolda Metro dan Pangdam Jaya untuk mejaga eskalasi gerakan besok.

Siapa saja yang akan men­erima buruh?
Rencananya kami akan diterima oleh Sekretaris Kabinet, Menko Polhukam, Menkes, Menaker, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan juga Deputi Kepresidenan untuk menyampai­kan tuntutan kami. Sebelumnya Presiden menyampaikan kepada kita bahwa pemerintah menga­lami kesulitan dan harusnya ajak dialog para buruh.

Memangnya selama ini para pimpinan buruh tidak diajak berdialog?
Kami melihat yang dipanggil adalah asosiasi pengusaha terus. Sedangkan para presiden-pres­iden buruh tidak diajak bicara. Harusnya diajak bicara menge­nai masalah bangsa yang saat ini sedang mengalami kesulitan.

Apa target dari aksi ini?
Untuk mencari out put dari masalah ini. Kami minta Presiden bersama-sama buruh menyele­saikan masalah perekonomian bangsa. Pemerintah harus berter­us terang kondisi riil yang terjadi dengan ekonomi bangsa ini

O ya, apa tanggapan Anda mengenai rencana pengha­pusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing?
Saya akan minta Presiden jangan lakukan itu. Ini sebe­narnya sebagai filter bagaimana pemerintah melindungi pekerja dalam negeri.

Bagaimana dengan PHK?
PHK saat ini sudah terjadi sebanyak 67 ribu orang di se­luruh Indonesia. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, maka akan mencampai puncaknya di akhir 2015 dan banyak perusahaan gulung tikar.

Pemerintah keluarkan pa­ket ekonomi, apa itu nggak cukup?

Memang pemerintah keluarkan tax holiday kepada investor as­ing. Seharusnya berikan insentif kepada dunia usaha dalam negeri dong. Jangan target pajak digenjot sekeras-kerasnya, bahkan sampai hukuman badan, tapi tidak meli­hat kondisi ekonomi yang terjadi sekarang. Daya beli masyarakat sangat turun, properti turun dan lainnya turun jauh. Kalau perusa­haan tidak bisa produksi dan daya beli juga anjlok, ekonomi pasti tidak bisa bangkit. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya