Berita

Kalau Paham, Rakyat Pasti Berusaha Turunkan Jokowi-JK Seperti di Malaysia

SENIN, 31 AGUSTUS 2015 | 00:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejak kemarin hingga hari ini, puluhan ribu rakyat Malaysia memenuhi jalan-jalan Kuala Lumpur untuk mendesak Najib Razak mundur dari jabatan Perdana Menteri. Demonstrasi rakyat Malaysia dipicu dugaan korupsi Najib dan terpuruknya nilai tukar Malaysia hingga tembus 4 ringgit per dollar AS. Nilai ringgit juga terpuruk melawan dolar Singapura, pekan lalu tembus 3 ringgit per dolar Singapura.

"Kita lihat di Malaysia, karena rasa memiliki yang begitu tinggi, rakyat dari semua kalangan turun ke jalan. Mereka mengerti untuk meningkatkan nilai tukar ringgit perlu ada pergantian pucuk tertinggi pemerintahan," ujar pengamat politik, Jajat  Nurjaman.

"Seperti halnya terpuruknya nilai tukar rupiah, jatuhnya nilai tukar ringgit dipicu oleh pemerintahan yang tidak kompeten, korup dan tidak dipercaya rakyat," sambung Jajat.


Namun berbeda dengan di Malaysia, rakyat Indonesia tidak turun ke jalan untuk mendesak pemimpinnya bertanggung jawab. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melorot bahkan sudah menembus angka Rp 14 ribu.

"Tidak turunnya rakyat Indonesia ke jalan untuk mendesak Jokowi-JK lengser adalah karena beberapa hal," ungkap Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.

Pertama, karena rakyat kurang rasa memiliki terhadap negara. Kedua, karena belum paham bahwa keterpurukan ekonomi saat ini utamanya disebabkan buruknya kepemimpinan Jokowi-JK, bukan faktor eksternal. Ketiga, rakyat Malaysia lebih berpendidikan dan lebih mampu secara ekonomi dibandingkan rakyat Indonesia.

"Ketiga faktor inilah yang membuat Jokowi-JK bisa tidur tenang di malam hari. Jadi pemimpin korup dan tidak becus itu paling enak di Indonesia. Sekacau apapun pemerintahan mereka, kemungkinan sangat kecil rakyat akan turun ke jalan minta mereka turun," demikian Jajat. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya