Berita

ilustrasi/net

Hukum

Polisi dan Jaksa Lolos Jadi Pimpinan? KPK Lebih Baik Bubar

SENIN, 24 AGUSTUS 2015 | 15:32 WIB | LAPORAN:

Indonesia Polisi Watch (IPW) mengaku mendapat informasi tentang dua orang wanita akan lolos dari semua tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua orang wanita itu, disebut Koordinator IPW Neta Pane, berasal dari institusi kejaksaan dan kepolisian. Dari penelusuran redaksi, dua wanita yang dimaksud IPW itu tak lain Brigjen Pol Basaria Panjaitan dan Sri Harijati Pujilestari, yang sudah memasuki tahap akhir seleksi.

IPW sendiri menyayangkan unsur polisi dan kejaksaan diloloskan ke seleksi tahap akhir capim KPK. Neta menilai, cara yang ditempuh dalam menyeleksi Capim KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. Karena itu, ia mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar KPK bisa dibubarkan.


"Kami mendukung pernyataan Ibu Megawati untuk membubarkan KPK," tegas Neta dalam keterangan yang diterima sesaat lalu, Senin (24/8).

Menurutnya, Polri dan Kejaksaan seolah hendak mengubah KPK, padahal sementara dua institusi itu sendiri tidak mau berubah. Bahkan, Neta menegaskan, Polri tidak perlu repot memasukkan anggotanya ke KPK karena kalau saja Polri bisa berubah maka KPK tidak diperlukan lagi.

"Jadi daripada capek-capek mengubah KPK, lebih baik polisi mengubah dirinya sendiri dulu," kata Neta.

Menurut dia lagi, jika ada unsur Polri dan Jaksa yang menjadi pimpinan KPK,  maka KPK tidak akan berdaya menghadapi tekanan dua lembaga itu.

"KPK itu hadir karena polisi dan jaksa tidak serius memberantas korupsi dan bahkan aksi korupsi masih marak di kedua institusi itu sendiri. Masyarakat tidak akan bisa berharap kepada KPK," ujarnya.

Selama ini KPK juga sangat lemah dalam mensupervisi Polri dan Kejaksaan. Jika kondisi itu terus berlanjut, maka mempertahankan KPK adalah tindakan membuang-buang uang.

"Bagaimana mungkin tugas supervisi bisa dilakukan kalau yang jadi supervisornya berpangkat lebih rendah dari yang disupervisi. Pimpinan KPK akan terus dilecehkan," gugat Neta. [ald]

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya