Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengutuk arogansi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, janji Ahok yang tidak akan menggunakan cara kekerasan dalam proses relokasi warga Kampung Pulo hanya isapan jempol. Buktinya, bentrokan dengan warga terjadi saat penggusuran Kamis lalu.
"Cara represif yang dilakukan aparat tempo hari, disinyalir atas dasar perintah atasan. Indikasinya ialah penambahan kekuatan dan jumlah personel aparat di lapangan," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Barri Pratama dalam keterangan persnya (Minggu, 23/8).
Jika terbukti demikian, KAMMI amat menyayangkan tindakan kekerasan terhadap rakyat miskin Jakarta itu. "KAMMI juga meminta agar kekerasan yang terjadi di Kampung Pulo tidak berlanjut dan terulang lagi nanti," tegasnya.
Apalagi, dia menambahkan, dari sudut pandang lingkungan, relokasi warga di bantaran kali bisa dibenarkan. Tapi, perlu diingat bahwa permasalahan lingkungan sejatinya juga ada di Pantai Mutiara, kawasan tempat Ahok tinggal.
"Mengapa ia tak mempersoalkan kawasan itu juga?†tanya Barri.
Hal itu, lanjut Barri, seakan memperjelas bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja. "Kalau pun relokasi itu perlu dilakukan, KAMMI meminta pemerintah menjelaskan kepada publik dan warga Kampung Pulo secara transparan dan terbuka," tegasnya.
Selain itu, PP KAMMI juga menginstruksikan kepada KAMMI Jakarta untuk mengawal isu Kampung Pulo dengan serius. Pengawasan KAMMI menjadi lebih penting lagi terlebih karena sejak awal memimpin Ahok sering menunjukkan arogansi kepemimpinan.
"Di saat yang sama, banyak pelanggaran terabaikan dan tertutup oleh gaya nyentrik Ahok yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan warga Jakarta," tandasnya.
[zul]
