Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan saat ini sudah ada kesepakatan di DPR bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibubarkan.
Banyak pihak termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri setuju KPK dibubarkan karena perannya sudah melenceng dari tujuan awal didirikan.
Saat ini menurut Fahri, tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi berani atau tidak membubarkan KPK.
"Pidato Ibu Megawati pada Hari Konstitusi tentang KPK sudah jelas, kalau KPK harus dibubarkan.Makanya kalau Jokowi tidak terhentak dengan pidato tersebut, maka ada sesuatu yang salah.KPK sudah melenceng dari tujuan didirikannya dan sekarang kita tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi saja. Jangan lagi pikirkan pencitraan, tapi pikirkan kepentingan besar bangsa ini," ujar Fahri dalam diskusi "Menimbang Eksistensi KPK" di Jakarta, Kamis (20/8).
Fahri membandingkan sikap KPK yang tidak berani menanggapi pernyataan Megawati tersebut dengan pernyataannya yang sempat dilontarkannya pada tahun 2011 lalu tentang pembubaran KPK.
"Dulu ketika saya usulkan mereka ngamuk-ngamuk, tapi ketika seorang ibu menegur, mereka pun santun," tambahnya.
Dia pun mengungkapkan bahwa para pendukung KPK seperti pahlawan kesiangan yang tidak pernah berjuang untuk menumbangkan rezim otoriter orde baru namun tiba-tiba muncul seperti orang suci dan tampil seperti pahlawan kesiangan.
Pimpinan KPK seharusnya sadar dan memperbaiki diri karena kalau tidakmaka kejadian dimana pimpinan KPK menjadi terpidana akan terus kembali terulang.
"Mereka harusnya sadar, Antasari kena, Samad kena, Ruki dulu pertama juga hampir kena sekarang masuk lagi.Hati-hati kualat pada bangsa ini.Negara ada presidennya, dunia ada Tuhannya, jangan selalu mentang-mentang. Kita sudah tumbangkan rezim otoriter, sekarang ketika bangsa mau bangkit, ada pahlawan kesiangan yang sok suci dan tampil sebagai pahlawan kesiangan," tegasnya.
KPK dimintanya untuk tidak mengajarkan soal moralitas pada bangsa ini karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermoral. KPK cukup memperbaiki cara kerjanya. Jika cara kerja KPK benar maka akan jadi energi, tapi kalau dzolim seperti yang mereka praktekkan selama ini dengan merekayasa alat bukti dan menyalahgunakan penyadapan maka tentunya akan ada balasannya.
"KPK tidak perlu ajarkan moralitas pada bangsa ini karena bangsa ini sudah bermoral. Coba saja lihat orang yang berpuasa, meski bisa minum dan makan sembunyi-sembunyi, tapi tidak mereka lakukan. Jadi jangan ajarkan bangsa ini mengenai moral," tandasnya.
[dem]
