Berita

Agus Hermanto/net

Wawancara

WAWANCARA

Agus Hermanto: Yang Paling Dibutuhkan Rakyat Miskin Saat Ini Adalah Makan

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 | 09:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah dinilai terlalu fokus untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini adalah sandang, pangan, dan papan.
 
Usai mendengarkan pidato Presiden Jokowi mengenai nota keuangan 2016, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto langsung mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada pem­bangunan infrastruktur.

Politisi Partai Demokrat itu me-warning bahwa menurun­nya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi yang ber­dampak domino. Di antaranyadunia usaha gulung tikar, hing­ga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, yang berujung pada semakin ruwet­nya persoalan ekonomi.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah program jangka panjang, yang tidak akan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin saat ini, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Berikut kutipan seleng­kapnya:

Bukankah pembangunan infrastruktur itu bagus?
Bagus, tapi ini untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek rasanya yang paling penting adalah menâ€"guatkan daya beli masyarakat. Sekarang daya beli masyarakat menurun.

Kalau tidak fokus pada pen­guatan daya beli masyarakat, memangnya apa yang akan terjadi?
Kalau tidak dikuatkan nanti perusahaan-perusahaan yang ada bisa PHK, bisa bangkrut, dan pengangguran tambah banyak. Berarti makin jelek ekonomi. Catatan saya yang paling penting adalah tentunya Pak Jokowi juga harus fokus kepada kemampuan daya beli masyarakat untuk ditingkatkan.

Bukankah pembangunan infrastruktur itu yang lebihmenentukan perbaikan ekono­mi?
Justru short-term ini yang lebih menentukan dari pada long-term.

Jadi baiknya pemerintah harus ubah fokusnya?
Program yang harus dilak­sanakan sesegera mungkin, yaitu menguatkan daya beli.

Bagaimana dengan govern­ment expenditure?
Masyarakat menengah ke atas memang bisa dengan govern­ment expenditure, dengan ang­garan terserap. Tapi sekarang ini anggaran terserap weleh-weleh.... Ada yang masih 10 persen.

Ini merupakan suatu hal yang menyulitkan untuk mencapai program-program yang bisa dilaksanakan. Untuk program masyarakat menengah ke atas memang betul bisa mengguna­kan Government Expenditure.

Untuk masyarakat menen­gah ke bawah bagaimana?
Untuk program masyarakat menengah ke bawah, untuk si kecil, rakyat miskin menurut kami harus menguatkan daya beli masyarakat.

Konkretnya untuk mening­katkan daya beli masyarakat itu bagaimana?
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kalau tidak punya uang ya harus diberi uang. Bahasa politiknya seperti itu.

Artinya?
Itu artinya pemerintah harus mengucurkan subsidi. Subsidi sekarang tidak difokuskan ke­pada itu, fokusnya kepada in­frastruktur.

Kan sudah ada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya, apa itu belum cukup?
Betul, ada KKS, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, tapi ini kan second line. Kan yang paling penting sekarang makan, pangan, sandang, papan dan lain-lain. Menurut saya saat ini rakyat harus mampu membeli, itu dulu. Harapan saya ekonomi kita membaik, secepatnya. Sekarang ini menurut saya ekonomi kita sudah mengalami krisis.

Pemerintah sedang mengu­curkan bantuan Rp 500.000 per keluarga untuk delapan persen masyarakat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Apa itu belum cukup?
Menurut saya hal seperti itu harus lebih diperbanyak lagi, tidak hanya seperti itu.

Apanya yang perlu diper­banyak?
Programnya. Karena yang pertama kali harus menguat­kan daya beli masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat di bawah kalau tidak dikasih sub­sidi untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya