Berita

Agus Hermanto/net

Wawancara

WAWANCARA

Agus Hermanto: Yang Paling Dibutuhkan Rakyat Miskin Saat Ini Adalah Makan

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 | 09:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah dinilai terlalu fokus untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini adalah sandang, pangan, dan papan.
 
Usai mendengarkan pidato Presiden Jokowi mengenai nota keuangan 2016, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto langsung mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada pem­bangunan infrastruktur.

Politisi Partai Demokrat itu me-warning bahwa menurun­nya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi yang ber­dampak domino. Di antaranyadunia usaha gulung tikar, hing­ga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, yang berujung pada semakin ruwet­nya persoalan ekonomi.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah program jangka panjang, yang tidak akan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin saat ini, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Berikut kutipan seleng­kapnya:

Bukankah pembangunan infrastruktur itu bagus?
Bagus, tapi ini untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek rasanya yang paling penting adalah menâ€"guatkan daya beli masyarakat. Sekarang daya beli masyarakat menurun.

Kalau tidak fokus pada pen­guatan daya beli masyarakat, memangnya apa yang akan terjadi?
Kalau tidak dikuatkan nanti perusahaan-perusahaan yang ada bisa PHK, bisa bangkrut, dan pengangguran tambah banyak. Berarti makin jelek ekonomi. Catatan saya yang paling penting adalah tentunya Pak Jokowi juga harus fokus kepada kemampuan daya beli masyarakat untuk ditingkatkan.

Bukankah pembangunan infrastruktur itu yang lebihmenentukan perbaikan ekono­mi?
Justru short-term ini yang lebih menentukan dari pada long-term.

Jadi baiknya pemerintah harus ubah fokusnya?
Program yang harus dilak­sanakan sesegera mungkin, yaitu menguatkan daya beli.

Bagaimana dengan govern­ment expenditure?
Masyarakat menengah ke atas memang bisa dengan govern­ment expenditure, dengan ang­garan terserap. Tapi sekarang ini anggaran terserap weleh-weleh.... Ada yang masih 10 persen.

Ini merupakan suatu hal yang menyulitkan untuk mencapai program-program yang bisa dilaksanakan. Untuk program masyarakat menengah ke atas memang betul bisa mengguna­kan Government Expenditure.

Untuk masyarakat menen­gah ke bawah bagaimana?
Untuk program masyarakat menengah ke bawah, untuk si kecil, rakyat miskin menurut kami harus menguatkan daya beli masyarakat.

Konkretnya untuk mening­katkan daya beli masyarakat itu bagaimana?
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kalau tidak punya uang ya harus diberi uang. Bahasa politiknya seperti itu.

Artinya?
Itu artinya pemerintah harus mengucurkan subsidi. Subsidi sekarang tidak difokuskan ke­pada itu, fokusnya kepada in­frastruktur.

Kan sudah ada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya, apa itu belum cukup?
Betul, ada KKS, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, tapi ini kan second line. Kan yang paling penting sekarang makan, pangan, sandang, papan dan lain-lain. Menurut saya saat ini rakyat harus mampu membeli, itu dulu. Harapan saya ekonomi kita membaik, secepatnya. Sekarang ini menurut saya ekonomi kita sudah mengalami krisis.

Pemerintah sedang mengu­curkan bantuan Rp 500.000 per keluarga untuk delapan persen masyarakat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Apa itu belum cukup?
Menurut saya hal seperti itu harus lebih diperbanyak lagi, tidak hanya seperti itu.

Apanya yang perlu diper­banyak?
Programnya. Karena yang pertama kali harus menguat­kan daya beli masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat di bawah kalau tidak dikasih sub­sidi untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya